BeritaTrend.id | – JAKARTA – Gerbong mutasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bergerak cepat sejak Jenderal Suyudi Ario Seto menduduki kursi Kapolri pada awal Oktober 2026.
Dalam kurun waktu sekitar satu bulan, Suyudi tercatat telah lima kali melakukan perombakan jabatan yang menyasar ratusan perwira tinggi dan menengah.
Langkah tersebut dinilai bukan sekadar rotasi rutin untuk menyegarkan organisasi.
Sejumlah pengamat melihat mutasi besar-besaran ini sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan sekaligus upaya membongkar konfigurasi kepemimpinan lama di lingkungan Korps Bhayangkara.
Mutasi terbaru berlangsung pada Senin, 2 November 2026. Melalui Surat Telegram Nomor ST/2467/XI/KEP./2026, Kapolri merotasi 264 perwira tinggi dan perwira menengah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 224 personel mendapatkan promosi jabatan.
Pengamat politik dan intelijen Selamat Ginting menilai intensitas mutasi yang dilakukan Suyudi menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan pembenahan internal Polri setelah pergantian pucuk pimpinan dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Selamat, langkah tersebut tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan Presiden Prabowo Subianto kepada Suyudi untuk memperbaiki institusi kepolisian.
Karena itu, perubahan di tubuh Polri dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan sebatas mengganti sejumlah pejabat.
“Sehingga harus dilakukan revolusi secara radikal di dalam tubuh kepolisian. Ini menurut saya revolusi di dalam kepolisian,” kata Selamat, Kamis, 5 November 2026.
Mutasi Polri Disebut Belum Berakhir, 700 Perwira Diprediksi Tergeser
Selamat menilai, perombakan besar-besaran tersebut juga berkaitan dengan lamanya kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo yang memimpin Polri selama sekitar lima tahun.
Ia berpandangan, masa jabatan pimpinan tertinggi di institusi kepolisian maupun militer idealnya dibatasi maksimal tiga tahun.
Tahun pertama digunakan untuk beradaptasi dan menyusun program kerja, tahun kedua menjalankan kebijakan, sedangkan tahun ketiga menjadi periode evaluasi.
Dengan pola tersebut, pergantian kepemimpinan diharapkan dapat berlangsung lebih terukur sekaligus membuka ruang regenerasi organisasi.
Selamat bahkan memperkirakan mutasi yang dilakukan Suyudi belum mencapai tahap akhir.
Dari lima gelombang perombakan, ia memperkirakan sudah ada sekitar 550 personel yang mengalami pergantian posisi. Jumlah itu diprediksi masih bertambah hingga menyentuh sekitar 700 personel.
“Bagi saya ini belum cukup sekitar total 550-an. Akan bertambah lagi dalam waktu dekat sehingga sekitar 700-an akan segera terjadi. Jadi sekitar 150-an lagi,” ujarnya.
Ia juga mengaitkan percepatan mutasi dengan situasi luar biasa yang tengah menerpa institusi kepolisian, termasuk dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut menyeret nama Listyo Sigit dan tiga perwira tinggi lainnya.
Menurut Selamat, kondisi tersebut membuat pembenahan internal Polri menjadi semakin mendesak.
Bukan Sekadar Penyegaran, Jabatan Strategis Polri Ikut Dirombak
Pandangan senada disampaikan pemerhati kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto.
Bambang menilai mutasi yang dilakukan Suyudi tidak tepat jika hanya dipahami sebagai penyegaran organisasi.
Sebab, sejumlah jabatan yang mengalami pergantian merupakan posisi strategis yang menjadi pusat pengendalian dan pengambilan keputusan di tubuh Polri.
Posisi tersebut antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam), Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat), hingga sejumlah kepala kepolisian daerah.
Jabatan-jabatan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pengawasan internal, penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, pendidikan, serta pembentukan budaya organisasi kepolisian.
Karena itu, pergantian pejabat di posisi tersebut dinilai berpotensi mengubah peta kekuatan dan konfigurasi kekuasaan internal Polri.
Bambang menyebut langkah cepat Suyudi sebagai operasi kilat atau Blitzkrieg.
Bahkan, luasnya jabatan yang disentuh membuat perombakan tersebut layak disebut sebagai aksi bedol desa dalam struktur elite kepolisian.
Ia menilai mutasi setelah pergantian Kapolri dan Wakapolri merupakan bagian dari konsolidasi kepemimpinan.
Pemimpin baru membutuhkan jajaran yang memiliki kesamaan visi dan kepercayaan untuk menjalankan agenda perubahan.
Namun, Bambang mengingatkan adanya perbedaan mendasar antara konsolidasi kepemimpinan dan konsolidasi kekuasaan.
Konsolidasi kepemimpinan diperlukan agar organisasi berjalan efektif.
Sebaliknya, konsolidasi kekuasaan berpotensi menimbulkan masalah apabila orientasinya hanya membangun loyalitas personal kepada pimpinan.
