THM Evo Star di Pematangsiantar disorot akibat dugaan pembiaran aparat dan Pemko. Aktivis pertanyakan izin usaha hingga dugaan pelanggaran zonasi
BeritaTrend1467 Pos
FORWAKA Sumut Serahkan SK Kepengurusan Tebing Tinggi, Tekankan Soliditas dan Profesionalisme Wartawan Hukum
FORWAKA Sumut menyerahkan SK kepengurusan FORWAKA Tebing Tinggi periode 2026-2028 dan menekankan pentingnya soliditas
Masyarakat Diminta Tak Keliru Urus Tanah
Kementerian ATR/BPN menjelaskan perbedaan pengecekan sertipikat dan SKPT. Masyarakat diminta memahami fungsi masing-masing layanan
Forwaka Sumut Laporkan Kasi Penkum Kejati ke Jaksa Agung, Soroti Etika hingga Dugaan Pengelolaan Dana
Forwaka Sumut melaporkan Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi SH MH ke Jaksa Agung dan Komisi Kejaksaan terkait dugaan pelanggaran etika
Sertipikat Tanah Ulayat Jadi Benteng Nagari Sitapa Lindungi Warisan Adat
Sertipikat tanah ulayat menjadi benteng hukum masyarakat adat Nagari Sitapa, Lima Puluh Kota, dalam melindungi warisan nagari dari kerusakan dan sengketa.
Diduga Tipu Kontraktor Berkedok Proyek Miliaran, Dirut PT Rama Saragih Sejahtera Terancam Dilaporkan ke Polda Sumut
Diduga melakukan penipuan berkedok proyek miliaran rupiah, Dirut PT Rama Saragih Sejahtera bersama keluarganya terancam dilaporkan ke Polda Sumut
Bos PT CBU Ditahan Kejagung, Jejak Dugaan Ekspor Batu Bara Ilegal PT AKT Terbongkar
Kejagung menetapkan pemilik PT CBU sebagai tersangka dugaan korupsi ekspor batu bara ilegal PT AKT di Murung Raya.
Anton Timbang Belum Diperiksa, Publik Soroti Keseriusan Bareskrim Usut Tambang Nikel Ilegal di Konawe Utara
Bareskrim Polri belum memeriksa Anton Timbang usai penggeledahan kasus dugaan tambang nikel ilegal di hutan lindung Konawe Utara.
Menteri Nusron Serahkan Penentuan LP2B ke Daerah, Sawit Tanpa HGU Jadi Sorotan
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan penentuan lokasi LP2B menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sawit tanpa HGU
Desakan Eksekusi Putusan MA Menguat, DPN-LKLH Soroti SK Pelepasan Hutan untuk Sawit di Asahan
DPN-LKLH mendesak Menteri Kehutanan RI menjalankan putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan SK pelepasan 4.773 hektare kawasan hutan
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.