BeritaTrend.id | – JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memasuki tahap penting di DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat pengambilan keputusan tingkat pertama setelah Komisi III DPR menyelesaikan pembahasan rancangan beleid tersebut.
Rapat digelar pada Rabu pukul 13.00 WIB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sejumlah pimpinan dan anggota Komisi III DPR dari berbagai fraksi hadir untuk membahas kelanjutan proses legislasi RUU Perampasan Aset.
Dasco, yang membidangi urusan politik, hukum, dan keamanan di pimpinan DPR, membuka rapat dengan menyatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung terbuka untuk umum.
“Perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum,” kata Dasco saat memulai sidang.
Sejumlah pejabat pemerintah turut menghadiri rapat tersebut. Di antaranya Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto. Dua Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati, juga tampak hadir.
Komisi III Setujui Hasil Pembahasan Timus dan Timsin
Sebelum rapat pengambilan keputusan tingkat pertama dipimpin Dasco, Komisi III DPR RI lebih dahulu menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin).
Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat Komisi III yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman pada Rabu pagi.
Ia meminta persetujuan anggota terhadap laporan yang telah disusun kedua tim setelah melalui proses pembahasan RUU Perampasan Aset.
“Pimpinan menerima pendapat dari anggota Panja. Apakah laporan dari timus dan timsin dapat disetujui?” ujar Habiburokhman.
Pertanyaan itu kemudian dijawab setuju oleh sejumlah anggota Komisi III DPR yang hadir.
Persetujuan laporan timus dan timsin menjadi salah satu tahapan penting dalam merampungkan pembahasan substansi rancangan undang-undang tersebut.
Tim perumus bertugas menyusun rumusan ketentuan berdasarkan hasil pembahasan, sedangkan tim sinkronisasi memastikan keselarasan antarpasal dan ketentuan dalam naskah rancangan.
RUU Perampasan Aset Memasuki Tahap Penting
Perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi perhatian karena regulasi ini berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya melalui mekanisme perampasan aset yang berhubungan dengan kejahatan.
Kehadiran aturan khusus mengenai perampasan aset diharapkan dapat memperkuat instrumen hukum dalam menelusuri, mengamankan, dan mengambil aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.
Meski pembahasan di Komisi III telah mencapai persetujuan atas laporan timus dan timsin, proses legislasi tetap harus mengikuti tahapan yang berlaku sebelum rancangan undang-undang tersebut dapat ditetapkan menjadi undang-undang.
Rapat pengambilan keputusan tingkat pertama yang dipimpin Dasco menjadi bagian dari proses tersebut.
Perkembangan selanjutnya akan menentukan bagaimana pembahasan RUU Perampasan Aset berlanjut dalam tahapan legislasi DPR bersama pemerintah.
Dengan rampungnya pembahasan di tingkat Komisi III, perhatian kini tertuju pada kelanjutan proses politik dan legislasi terhadap aturan yang diharapkan dapat memperkuat pemberantasan korupsi serta upaya pemulihan aset hasil tindak pidana.



