Komisi III DPR menargetkan RUU Perampasan Aset disahkan Desember 2026. Pembahasan dikebut dalam delapan minggu dengan agenda RDPU, DIM hingga paripurna.
Kejaksaan mencatat serapan anggaran 98,94 persen dan lonjakan PNBP pada 2025. Namun dalam rapat dengan Komisi III DPR.
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memaparkan capaian kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus periode Januari–Desember 2025.
Jaksa Agung ST Burhanuddin kunjungi Kejati NTT, tegaskan integritas, dukungan reformasi hukum, pemberantasan korupsi.
IFS, mantan Kadis PMD Padangsidimpuan, mengembalikan uang kerugian negara Rp 2,46 miliar ke Kejati Sumut atas dugaan korupsi.
Didukung Presiden Prabowo, RUU Perampasan Aset Kini Masuk Prolegnas 2025-2029 Setelah Mandek Sejak 2018, sejarah panjang RUU Perampasan Aset
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
