BeritaTrend.id | – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami dugaan korupsi yang menjerat Bupati Bolaang Mongondow Utara nonaktif berinisial SL.
Kali ini, lembaga antirasuah tersebut memanggil empat pejabat Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara, untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri dugaan praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang diduga melibatkan SL selama memimpin pemerintahan daerah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan para saksi dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.
Empat saksi yang dipanggil masing-masing berinisial RSM, AJP, JCM, dan AD.
Mereka merupakan pejabat yang memiliki posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Rinciannya, AJP menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, JCM merupakan Sekretaris Daerah, AD menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan RSM adalah Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan.
Pemanggilan sejumlah pejabat tersebut menunjukkan bahwa penyidikan KPK terus menyasar berbagai unsur pemerintahan daerah.
Meski demikian, status mereka dalam perkara ini masih sebagai saksi, bukan tersangka.
KPK Telusuri Keterangan Sejumlah Pejabat Daerah
Pemeriksaan terhadap empat pejabat tersebut bukan kali pertama KPK meminta keterangan dari aparatur Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Pada Senin, 9 November, penyidik memanggil seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial YK serta tiga pihak swasta, yakni FAT, PP, dan RB. Dari empat orang yang dipanggil, hanya RB yang diketahui memenuhi panggilan pemeriksaan.
Sehari kemudian, Selasa, 10 November, KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Kesehatan Bolaang Mongondow Utara berinisial SM serta tiga pihak swasta berinisial AM, FOM, dan AFH.
Namun, belum terdapat informasi mengenai kehadiran keempat saksi tersebut.
Pemeriksaan berlanjut pada Rabu, 11 November.
Kali ini, penyidik meminta keterangan dari empat orang, yaitu Kepala Dinas Pertanian berinisial S, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berinisial SNB, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah berinisial FTU, serta seorang ASN berinisial MP.
Rangkaian pemanggilan saksi tersebut menjadi bagian dari pendalaman penyidikan KPK untuk mengungkap dugaan aliran uang, mekanisme proyek, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara yang menjerat SL.
Berawal dari Operasi Tangkap Tangan KPK
Kasus dugaan korupsi ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 21 September 2026.
Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan SL bersama 13 orang lainnya.
Sehari setelah penangkapan, KPK menetapkan SL sebagai tersangka tunggal dalam perkara dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Dalam operasi tersebut, penyidik turut menyita uang tunai sebesar Rp200 juta yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
KPK menduga praktik korupsi yang dilakukan SL telah berlangsung sejak dirinya menjabat sebagai Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara pada periode 2023–2024.
Dugaan tersebut berlanjut ketika SL menjabat sebagai bupati definitif untuk periode 2025–2030.
Salah satu dugaan yang tengah diusut berkaitan dengan pemerasan terhadap pihak swasta yang mengerjakan proyek pembangunan jalan di wilayah Sangkub IV.
Dari dugaan praktik tersebut, SL disebut memperoleh uang sebesar Rp130 juta.
KPK Dugaan Gratifikasi Capai Rp11,14 Miliar
Selain dugaan pemerasan dalam proyek pembangunan jalan, KPK juga mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi dengan nilai yang jauh lebih besar.
Sepanjang periode 2023 hingga 2026, SL diduga menerima gratifikasi mencapai Rp11,14 miliar.
Nilai tersebut menjadi salah satu fokus penyidikan karena diduga berkaitan dengan penerimaan uang selama SL menduduki jabatan kepala daerah.
Dengan terus memeriksa pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), ASN, hingga kalangan swasta, KPK berupaya mengurai rangkaian transaksi dan hubungan antara pihak-pihak yang diduga mengetahui atau berkaitan dengan perkara tersebut.
Pemanggilan para saksi juga diharapkan dapat membantu penyidik memperjelas konstruksi perkara, termasuk menelusuri dugaan praktik pemerasan serta penerimaan gratifikasi selama masa kepemimpinan SL.
Hingga rangkaian pemeriksaan ini berlangsung, KPK masih mendalami perkara tersebut.
Penetapan tersangka dalam kasus ini, berdasarkan informasi yang disampaikan, baru mencakup SL.
Sementara itu, pihak-pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan tetap berkedudukan sebagai saksi sepanjang belum ada penetapan hukum lebih lanjut.
Penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
