BeritaTrend.id|– TEBING TINGGI – Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tebing Tinggi, Sumatera Utara, menjadi sorotan menyusul dugaan ketidakjelasan pengawasan terhadap proses rehabilitasi pengguna narkoba di Yayasan Rehabilitasi JOPAN, Kabupaten Serdang Bedagai.
Sorotan tersebut mencuat setelah tiga dari empat orang yang dinyatakan positif menggunakan metamfetamina usai terjaring razia BNNK Tebing Tinggi pada 22 Juni 2026, dikabarkan telah meninggalkan tempat rehabilitasi setelah menjalani perawatan selama satu bulan.
Dalam razia yang berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB di belakang sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Kom Yos Sudarso, petugas mengamankan empat orang, terdiri atas tiga pria berinisial NV, DW, RN, dan seorang perempuan berinisial LT.
Setelah menjalani tes urine dan dinyatakan positif, keempatnya dibawa ke kantor BNNK Tebing Tinggi.
Pada malam harinya, mereka kemudian diarahkan ke pusat rehabilitasi swasta JOPAN yang berada di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai.
Namun, berdasarkan penelusuran dan konfirmasi awak media kepada pihak JOPAN sekitar sebulan lalu, tiga orang berinisial DW, RN, dan LT disebut sudah tidak lagi berada di lokasi rehabilitasi.
Mereka dikabarkan dijemput keluarga masing-masing setelah menjalani rehabilitasi selama satu bulan dengan sejumlah pembayaran.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penghentian rehabilitasi, transparansi pembiayaan, serta sejauh mana pengawasan BNNK terhadap lembaga rehabilitasi yang menjadi rujukan.
Saat dimintai penjelasan mengenai kepulangan ketiga orang tersebut, pihak BNNK Tebing Tinggi disebut menyatakan bahwa hal itu bukan menjadi tanggung jawab institusinya.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan lebih lanjut mengenai bentuk tanggung jawab dan mekanisme pengawasan BNNK terhadap orang-orang yang sebelumnya mereka serahkan ke lembaga rehabilitasi swasta.
Awak media juga telah berupaya meminta klarifikasi langsung kepada Kepala BNNK Tebing Tinggi, AKBP Dr. Rohim Marthin Gultom.
Namun, hingga informasi ini disusun, upaya untuk memperoleh keterangan langsung dari pejabat yang bersangkutan belum membuahkan hasil.
Belum adanya penjelasan resmi mengenai persoalan tersebut membuat dugaan ketidaktransparanan dalam proses rujukan rehabilitasi semakin menjadi perhatian.
Publik kini menunggu penjelasan BNNK Tebing Tinggi maupun pengelola Yayasan JOPAN terkait prosedur penerimaan, pembiayaan, pengawasan, dan pemulangan peserta rehabilitasi.
Evaluasi dari BNN pusat juga dinilai penting guna memastikan proses rehabilitasi berjalan sesuai ketentuan, mengutamakan pemulihan pengguna narkoba, serta terbebas dari praktik yang berpotensi merugikan masyarakat.
