BeritaTrend.id|– Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengetatkan jeratan terhadap korporasi yang diduga membakar hutan dan lahan.
Sebanyak 11 perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU) kini berada dalam daftar penertiban, dengan sanksi mulai dari pencabutan penuh hingga penolakan perpanjangan izin.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers rapat koordinasi evaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Senin, 9 November 2026.
Daftar tersebut merupakan rekomendasi Kabareskrim Polri.
Menurut Nusron, pemilik manfaat (beneficial ownership) perusahaan-perusahaan itu berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura, serta sejumlah investor dalam negeri yang namanya belum dibuka.
Hasil analisis ATR/BPN membagi 11 korporasi itu ke dalam lima kelompok:
Dicabut seluruhnya: PT MIB (4.000 hektare, Banjar, Kalimantan Selatan), PT RKA (11.558,11 hektare, Melawi), dan PT SKM (5.355,33 dan 2.360,81 hektare, Ketapang), keduanya di Kalimantan Barat.
Alasannya, lahan terbakar lebih dari 50 persen, kebakaran berulang, sarana dan prasarana tidak sesuai, serta pelanggaran isi surat keputusan hak.
Tidak diperpanjang: eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kubu Raya, yang habis pada 2020.
HGU tidak diterbitkan: PT ANI (5.246 hektare, Landak), PT BOS (4.750 hektare, Kapuas Hulu), dan PT AER (5.134 hektare, Ketapang).
ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian soal pencabutan izin usaha perkebunan ketiganya.
Dicabut sebagian: PT SAE (1.510,2639 hektare, Landak), karena lahan terbakar tidak lebih dari 50 persen.
Masih didalami: PT STP, PT API, dan PT JMS, untuk memastikan data sebelum ada keputusan pencabutan sebagian atau seluruhnya.
Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif atas hak tanah harus berpijak pada dasar hukum dan hasil pemeriksaan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Prosesnya melalui pengkajian awal, gelar kasus, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga rekomendasi penyelesaian.
Kini tinggal penyusunan draf surat keputusan. “Akan kami umumkan segera,” kata Nusron.
Rapat koordinasi dipimpin Menko Polkam Dudung Abdurachman dan dihadiri sejumlah kepala badan serta wakil menteri Kabinet Merah Putih.
