Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan penentuan lokasi LP2B menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sawit tanpa HGU
Penggusuran warga tani Padang Halaban di Labura oleh PT Smart menuai sorotan HAM. Surat Kanwil HAM diabaikan.
Eksekusi ratusan rumah di Padang Halaban menuai kritik. LPPN Labura menilai negara abai prosedur hukum dan HAM dalam konflik agraria PT SMART.
Penggusuran paksa lahan 83 hektare di Padang Halaban memperlihatkan keberpihakan negara pada korporasi. Rumah petani diratakan.
PTPN IV Regional V menegaskan bahwa langkah hukum terhadap sengketa lahan di Long Ikis, Kaltim, bukan bentuk kriminalisasi.
SIP Kecam Dugaan Perambahan Hutan Teso Nilo oleh PT CSR, Siap Laporkan ke KPK dan KLHK, Kejahatan lingkungan di Riau
Wamenkum HAM Kunjungi KTHPS Labura: Jeritan Petani Padang Halaban Minta Keadilan Agraria, KTHPS vs PT Sinar Mas, tanah petani Padang Halaban
Ketua PCNU Labura Dukung Penuh Program ATR/BPN, Siap Kawal Isu Pertanahan untuk Warga Nahdliyin, Petani Plasma Isu Pertanahan Labura
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
