BeritaTrend.id|– BATU BARA — Hak masyarakat atas kebun plasma sebesar 20 persen di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, masih terkatung-katung.
Meski Panitia Khusus (Pansus) DPRD telah bekerja selama setahun dan belasan kali menggelar pertemuan, kepastian mengenai realisasi kewajiban perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) belum juga terlihat.
Lambannya proses tersebut kembali mencuat dalam rapat pembahasan yang digelar DPRD Kabupaten Batu Bara pada 9 November 2026, menindaklanjuti hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) pada 2 November 2026.
Rapat itu mengundang Zuriat Kedatukan 50 Cs untuk membahas kewajiban penyediaan plasma bagi masyarakat petani.
Persoalan ini menyangkut sekitar 18 perusahaan perkebunan pemegang HGU.
Salah satu perusahaan yang menjadi perhatian adalah PT Perkebunan Socfindo Tanah Gambus, yang disebut tengah menjalani proses pengusulan izin HGU.
Namun, rapat yang semestinya menjadi ruang untuk mengurai persoalan justru menyisakan tanda tanya.
Sejumlah instansi penting, mulai dari dinas perizinan, dinas perkebunan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga perwakilan perusahaan, tidak hadir.
Ironisnya, pertemuan di ruang rapat umum DPRD tersebut hanya dihadiri delapan anggota dewan.
Padahal, persoalan yang dibahas menyangkut hak ekonomi masyarakat dan kewajiban perusahaan perkebunan.
Zuriat Kedatukan 50 hadir bersama Lembaga Masyarakat Peduli Agraria (Maspera) Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), yang diwakili Darwin Marpaung, L.CI, serta organisasi Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Batu Bara.
Dalam forum tersebut, IWO melontarkan kritik terhadap sikap dinas terkait.
Mereka meminta pemerintah daerah tidak sekadar menjadi penyambung informasi perusahaan, melainkan turun langsung memeriksa kondisi lapangan dan memastikan kewajiban plasma benar-benar dijalankan.
IWO juga mendesak keterbukaan mengenai status perizinan PT Socfindo Tanah Gambus.
Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah izin prinsip perusahaan tersebut sudah ditandatangani Bupati Batu Bara atau belum.
“Kami meminta dinas memberikan data yang valid. Apakah izin prinsip PT Socfindo sudah diteken Bupati atau belum. Jangan sampai masyarakat kecolongan,” demikian desakan IWO dalam forum tersebut.
Sekretaris Pansus DPRD Batu Bara menyatakan akan mengupayakan pemanggilan kepala dinas terkait, BPN, pihak perusahaan, serta kepala desa dalam pertemuan berikutnya.
Janji itu kembali menjadi ujian bagi keseriusan Pansus.
Sebab, tanpa kehadiran pihak yang memiliki kewenangan dan data perizinan, pembahasan berpotensi terus berputar tanpa menghasilkan keputusan konkret.
Darwin Marpaung dari Maspera Sumbagut menilai persoalan plasma telah terlalu lama dibiarkan berlarut-larut.
Ia menegaskan bahwa pembahasan harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Permen ATR/BPN Nomor 7 Tahun 2017, Permentan Nomor 18 Tahun 2022, serta regulasi reforma agraria yang relevan.
Menurut Darwin, mekanisme pemenuhan plasma harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku pada masa proses perizinan dan pelaksanaan kewajiban perusahaan.
Ia menyayangkan satu tahun kerja Pansus belum menghasilkan kejelasan yang dapat dirasakan masyarakat.
Darwin berharap DPRD tidak berhenti pada rapat dan janji pemanggilan, tetapi berani memastikan hak-hak warga benar-benar diakomodasi.
Kini pertanyaan mendasarnya bukan lagi berapa kali rapat harus digelar, melainkan kapan hak plasma masyarakat Batu Bara diwujudkan?
Sebab, jika belasan pertemuan belum mampu menghadirkan kepastian, publik berhak mempertanyakan sejauh mana keseriusan pemerintah daerah, DPRD, dan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban yang menyangkut kepentingan rakyat.
