BeritaTrend.id|– GOWA – Penanganan kasus dugaan penggelapan 16 dokumen tanah milik H. Juma’ Gappa di Polsek Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, menyisakan sejumlah pertanyaan serius.
Hampir setahun sejak laporan polisi diterbitkan, kepastian hukum belum juga terlihat.
Penetapan tersangka ternyata belum diikuti langkah penahanan maupun kejelasan pengamanan barang bukti.
Kasus ini bermula dari laporan bernomor LP/B/131/XII/2025/SPKT/POLSEK BAJENG/POLRES GOWA/POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 22 Desember 2025.
Pelapor, H. Juma’ Gappa, menduga putri kandungnya, Hasna, menggelapkan 10 Sertifikat Hak Milik (SHM) dan enam Akta Jual Beli (AJB) yang sebelumnya dititipkan sebelum dirinya berangkat umrah.
Hasna disebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Namun, proses hukum belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan pihak pelapor.
Alasan kondisi kesehatan tersangka menjadi dasar belum dilakukannya penahanan.
Persoalannya, pihak kuasa hukum mengaku belum menerima dokumen medis yang dapat menjelaskan alasan tersebut.
“Kami menghargai sisi kemanusiaan. Namun, di mana surat keterangan sakit dan rekam medisnya? Sampai sekarang belum ada dokumen pendukung yang disampaikan kepada kami,” kata Sandi, S.H., kuasa hukum pelapor, dalam konferensi pers di kawasan Bajeng, Sabtu (7/11/2026).
Barang Bukti Berpindah Tangan, Siapa yang Bertanggung Jawab?
Persoalan tidak berhenti pada belum adanya penahanan. Kuasa hukum juga menyoroti dugaan ketidakjelasan penguasaan barang bukti.
Menurut keterangan pihak pelapor, 16 dokumen tanah yang semestinya diamankan dalam proses penyidikan sempat diserahkan kepada pelapor.
Namun, tidak lama kemudian, Kanit Reskrim Polsek Bajeng meminta anak angkat H. Juma’ Gappa kembali ke kantor polisi.
Di lokasi tersebut, pengacara Hasna disebut telah menunggu.
Atas permintaan Kanit Reskrim dengan alasan agar dokumen lebih aman, seluruh dokumen tersebut kemudian dikembalikan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: atas dasar administrasi dan kewenangan apa dokumen tersebut diserahkan kembali?
Siapa yang kini menguasainya?
Dan mengapa pengamanan barang bukti perkara justru dipersoalkan?
Kuasa hukum menyatakan hingga kini keberadaan dokumen tersebut belum diketahui secara pasti.
Mereka juga mempertanyakan belum diterbitkannya surat penyitaan terhadap 16 dokumen yang dianggap sebagai bukti utama perkara.
Polisi Diminta Buka Kejelasan Penanganan Perkara
Sandi mendesak penyidik segera memberikan kepastian mengenai status dan pengamanan dokumen tanah tersebut.
Menurutnya, barang bukti perkara tidak semestinya berpindah tangan tanpa dasar administrasi dan prosedur hukum yang jelas.
“Kami mendesak kepolisian segera menerbitkan surat penyitaan atas 16 dokumen tanah milik H. Juma’ Gappa. Ini merupakan bukti utama perkara dan tidak boleh berpindah-pindah tangan, apalagi berada pada pihak yang diduga terkait dengan perkara ini,” tegasnya.
Pihak kuasa hukum juga mengingatkan bahwa penanganan perkara harus menjunjung profesionalitas, transparansi, objektivitas, serta ketentuan hukum acara pidana.
Jika tidak ada perkembangan yang konkret dalam waktu wajar, mereka menyatakan akan melayangkan pengaduan kepada atasan penyidik dan lembaga pengawasan internal Polri.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Polsek Bajeng mengenai alasan belum dilakukannya penahanan, riwayat penyerahan dokumen, maupun status penyitaan 16 dokumen tanah tersebut.
Kasus ini kini menyisakan persoalan yang lebih besar dari sekadar dugaan penggelapan: kepastian proses hukum dan jaminan bahwa barang bukti benar-benar terlindungi.
Publik menunggu penjelasan kepolisian, bukan sekadar alasan.
