BeritaTrend.id|- TANGERANG SELATAN — Kegiatan lintas kurikulum SDN Lengkong Gudang Timur menuju J-bound, Bogor, dengan biaya Rp320 ribu per siswa, memunculkan pertanyaan tentang transparansi anggaran dan mekanisme pengumpulan dana.
Dari 119 peserta, total pembiayaan berdasarkan perhitungan mencapai Rp38,08 juta.
Kepala SDN Lengkong Gudang Timur, Sri Utami, membenarkan kegiatan tersebut melalui pesan WhatsApp pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Ia menyatakan rencana kunjungan telah dibahas bersama guru, komite sekolah, dan koordinator kelas sejak awal tahun ajaran.
“Kegiatan kami sudah kami konfirmasikan seizin dinas, Mas,” tulis Sri Utami saat menanggapi konfirmasi mengenai kegiatan itu.
Menurut Sri Utami, biaya Rp320 ribu per siswa mencakup akomodasi, dua kali makan, tiket masuk, paket edukasi, dan suvenir.
Ia juga menyebut pembayaran tidak diwajibkan karena dana dikumpulkan melalui mekanisme menabung sejak awal tahun ajaran.
Namun, rincian anggaran yang membentuk total Rp38,08 juta belum tersedia untuk diverifikasi.
Belum diketahui berapa alokasi untuk transportasi, konsumsi, tiket, program edukasi, maupun suvenir.
Tanpa perincian tersebut, kewajaran biaya belum dapat dinilai secara objektif.
Mekanisme menabung juga menyisakan pertanyaan penting: apakah orang tua mendapat penjelasan lengkap sejak awal, bebas menentukan keikutsertaan anak, dan tidak mengalami tekanan untuk menyetor dana?
Pernyataan bahwa pembayaran tidak wajib perlu disertai kejelasan mengenai pelaksanaannya di lapangan.
Di sisi lain, Sri Utami menyatakan kegiatan telah mendapat izin Dinas Pendidikan.
Klaim ini masih memerlukan konfirmasi langsung dari instansi terkait, termasuk mengenai bentuk persetujuan dan ketentuan pembiayaan yang berlaku.
Kegiatan di luar kelas dapat memperkaya pengalaman belajar siswa.
Namun, tujuan edukatif tidak menghilangkan kebutuhan akan pengelolaan dana yang transparan dan akses pendidikan yang adil, termasuk bagi siswa yang tidak ikut karena pertimbangan ekonomi atau keluarga.
Hingga berita ini disusun, belum tersedia dokumen anggaran terperinci maupun laporan pertanggungjawaban yang dapat menguji komponen biaya tersebut.
Tanggapan terverifikasi dari orang tua dan Dinas Pendidikan juga belum diperoleh.
Transparansi menjadi kunci.
Rincian penggunaan dana, mekanisme persetujuan orang tua, dan kejelasan izin diperlukan agar publik dapat menilai apakah kegiatan tersebut telah dikelola secara akuntabel dan sesuai dengan kepentingan siswa.
