BeritaTrend.id|- MEDAN — Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Medan, Sumatera Utara, menghadapi kendala operasional meski telah dibentuk lebih dari setahun.
Minimnya pembangunan gerai, keterbatasan modal, dan belum terjalinnya kemitraan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membuat potensi koperasi dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum optimal.
Dari 151 KKMP di Medan, baru dua yang dilaporkan memiliki gerai atau gedung koperasi.
Sejumlah pengurus mengaku masih mengandalkan biaya swadaya karena belum memperoleh kepastian mengenai dukungan permodalan dan kemitraan usaha.
Wakil Ketua Bidang Usaha KKMP Terjun, Kecamatan Medan Marelan, M. Syukur, mengatakan koperasinya belum memasok bahan pangan ke enam SPPG di wilayah tersebut.
Upaya mengajukan kerja sama melalui pertemuan dan surat permohonan, menurut dia, belum membuahkan hasil.
Kondisi serupa disebut terjadi di sejumlah kelurahan lain.
Padahal, Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 mengatur prioritas penggunaan produk dalam negeri serta pelibatan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, dan badan usaha milik desa dalam pelaksanaan program terkait.
Kewajiban pelibatan pelaku usaha lokal juga diatur dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 10 Tahun 2026.
Aturan tersebut menempatkan pelaku usaha di kecamatan lokasi SPPG sebagai prioritas pemasok, apabila tersedia dan memenuhi persyaratan.
Ketua Forum Komunikasi Koperasi Merah Putih (FKKMP) Sumatera Utara, Romadona Fitrah, mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan mengatasi persoalan tersebut.
Ia menilai lemahnya koordinasi dan pengawasan pemerintah daerah menjadi salah satu kendala dalam membangun kemitraan antara koperasi dan SPPG.
Menurut Romadona, belanja bahan pangan program MBG di Medan berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi koperasi dan anggotanya jika pelibatan pemasok lokal berjalan efektif.
Ia juga meminta pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program.
Di sisi lain, pembangunan gerai masih terkendala ketersediaan lahan.
Kepastian dukungan dari perbankan dan sejumlah badan usaha milik negara juga dinilai belum jelas oleh sebagian pengurus koperasi.
Kepala Kesatuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan, Donald Simanjuntak, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi media terkait persoalan tersebut hingga berita ini disusun.
Belum optimalnya kemitraan KKMP dan SPPG menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal.
