BeritaTrend.id|– Tebing Tinggi – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai menuai sorotan di daerah.
Di Kota Tebing Tinggi, pelaksanaan program yang seharusnya menjadi ujung tombak peningkatan gizi anak itu disebut masih menyisakan berbagai persoalan manajerial di tingkat lapangan.
Sorotan tajam mengarah kepada Koordinator Wilayah (Korwil) MBG Kota Tebing Tinggi, W. Pertiwi.
Ia disebut memimpin operasional 25 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari 10 yayasan pendiri yang tersebar di wilayah kota tersebut.
Namun, sejumlah sumber internal menilai pola kepemimpinannya justru berpotensi merusak citra program nasional itu sendiri.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah pekerja dan relawan SPPG, Widya disebut kerap mengambil keputusan sepihak terhadap pekerja lapangan.
Beberapa sumber mengaku terdapat tindakan pemecatan relawan tanpa surat peringatan maupun pembinaan terlebih dahulu.
“Tidak ada evaluasi atau mediasi. Tiba-tiba diberhentikan saja,” ujar salah seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sikap tersebut dinilai bertentangan dengan semangat kemanusiaan dan profesionalisme yang seharusnya dijunjung dalam program strategis nasional.
Terlebih, struktur manajemen MBG saat ini telah mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Para pejabat inti SPPG seperti Korwil, Kepala SPPG, Ahli Gizi hingga akuntan diketahui telah memperoleh status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Status itu diberikan meski sebagian besar baru bergabung sekitar enam hingga tujuh bulan dalam operasional MBG.
Kondisi itu memunculkan kritik publik. Sebab, di saat tenaga honorer lain seperti guru harus mengabdi bertahun-tahun untuk mendapatkan status serupa, sejumlah pejabat MBG justru memperoleh prioritas dalam waktu relatif singkat.
Di sisi lain, pengawasan terhadap standar operasional SPPG juga dipertanyakan.
Sebagai Korwil, Widya Pertiwi semestinya memastikan seluruh dapur MBG di Kota Tebing Tinggi berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
Namun, dugaan pembiaran terhadap persoalan operasional disebut terjadi di salah satu SPPG yang berada di bawah naungan Yayasan Merah Putih Sejati di Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi.
Sejumlah temuan lapangan yang diperoleh awak media mengindikasikan adanya persoalan tata kelola dan kelayakan operasional yang diduga luput dari pengawasan.
Investigasi lebih lanjut terkait dugaan tersebut akan diungkap dalam laporan lanjutan.
Publik kini menanti langkah evaluasi dari pemerintah pusat, khususnya Badan Gizi Nasional, terhadap efektivitas pengawasan dan kualitas sumber daya manusia yang ditempatkan dalam program MBG di daerah.
Apalagi, program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar proyek administratif, melainkan program strategis nasional yang menyangkut masa depan kesehatan anak-anak Indonesia.
Jika dugaan maladministrasi dan kepemimpinan bermasalah benar terjadi, pemerintah dinilai perlu segera mengambil langkah tegas agar pelaksanaan MBG tidak kehilangan kepercayaan masyarakat.
(AT)*
