Massa AMPB bubar setelah DPR berkomitmen menuntaskan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan DPR disebut siap mundur.
RUU Perampasan Aset harus memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus menjamin pengawasan agar kewenangan negara tak disalahgunakan.
Mahasiswa HMI Labura gelar aksi damai di DPRD Labuhanbatu Utara. Mereka sampaikan 9 tuntutan mulai dari pencopotan Kapolri.
Wacana Ganti Istilah “Perampasan Aset”, PPATK Usul Nomenklatur Lebih Soft Demi Hindari Resistensi Publik, RUU Perampasan Aset
Didukung Presiden Prabowo, RUU Perampasan Aset Kini Masuk Prolegnas 2025-2029 Setelah Mandek Sejak 2018, sejarah panjang RUU Perampasan Aset
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
