BeritaTrend.id|- JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyetujui rekomendasi para peneliti dan ahli gambut untuk membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Lembaga baru ini salah satunya diarahkan untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan gambut.
Persetujuan itu disampaikan setelah Prabowo menggelar pertemuan dengan lebih dari 20 peneliti dan ahli gambut dari sejumlah perguruan tinggi serta lembaga penelitian di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Pertemuan berlangsung sekitar empat jam sejak pukul 15.00 WIB.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pembentukan BPGMN dinilai penting agar pengelolaan data, perizinan, dan tata kelola gambut serta mangrove dapat berada dalam satu kelembagaan.
Menurut Brian, para ahli yang hadir juga diminta membantu pemerintah dalam proses pengelolaan lembaga tersebut, antara lain sebagai narasumber dan pemberi masukan berbasis hasil penelitian.
Pencegahan Dinilai Lebih Murah
Brian mengatakan Presiden Prabowo turut menyoroti tingginya biaya dan tingkat kesulitan penanganan kebakaran gambut.
Karena itu, penguatan pencegahan dinilai perlu menjadi bagian penting dari tata kelola gambut.
“Penanganan kebakaran itu sulit dan sangat mahal,” ujar Brian.
Ia menyebut keberadaan satu badan pengelola diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan sebelum kebakaran terjadi.
Adapun target waktu pembentukan BPGMN belum disampaikan.
Brian mengatakan persoalan tersebut menjadi kewenangan Kementerian Sekretariat Negara.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pakar, antara lain Bagus Muljadi dari Nottingham University, Azwar Maas dari UGM, Haris Gunawan dari Universitas Riau, Henrik Segah dan Darmae Nasir dari Universitas Palangka Raya, serta Yulianto S. Nugroho dari UI.
Sejumlah pejabat pemerintah juga hadir, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BRIN Arif Satria, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani.
Pembentukan BPGMN nantinya diharapkan dapat menyatukan pengelolaan informasi, perizinan, dan kebijakan gambut serta mangrove sehingga upaya pencegahan karhutla dapat dilakukan lebih terkoordinasi.
