MA Kabulkan Kasasi Jaksa, Vonis Bebas Kasus HAM Paniai Dibatalkan

BeritaTrend.id|– JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi jaksa dalam perkara pelanggaran HAM berat Peristiwa Paniai 2014.

Putusan tersebut sekaligus membatalkan vonis bebas terhadap Mayor (Purn) Isak Sattu yang sebelumnya diputus Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar.

Berdasarkan Putusan Nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026 tertanggal 10 November 2026, MA menerima permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung.

Keputusan ini menjadi perkembangan baru dalam upaya penuntasan kasus Paniai yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Sebelumnya, proses penuntutan dipimpin Dr. Erryl Prima Putra Agoes, yang menjabat Direktur Hak Asasi Manusia Berat pada Jampidsus periode 2021–2022.

Erryl memimpin tim penuntut umum berdasarkan surat perintah Jaksa Agung untuk membawa perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai ke Pengadilan HAM.

Puluhan jaksa dilibatkan dalam proses tersebut, termasuk dalam persidangan yang berlangsung di Makassar pada 2022.

Dalam keterangannya pada Minggu malam, 15 November 2026, Erryl menyebut pengungkapan perkara Paniai turut mendapat dukungan tim serta sejumlah tokoh masyarakat Papua.

Keterlibatan berbagai pihak dinilai membantu proses pengungkapan peristiwa yang menjadi perhatian publik tersebut.

Pengalaman Erryl dalam isu HAM juga mencakup keterlibatan sebagai anggota Delegasi Republik Indonesia pada sidang HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss.

Ia juga pernah mengikuti Dialog HAM ke-16 antara Indonesia dan Norwegia di Oslo.

Peristiwa Paniai Tewaskan Empat Orang

Peristiwa Paniai Berdarah terjadi pada 8 Desember 2014.

Tragedi di Kabupaten Paniai, Papua, tersebut menyebabkan empat orang meninggal dunia dan 17 lainnya mengalami luka-luka akibat kekerasan dan penembakan di sekitar Lapangan Karel Gobay serta Koramil 1705-02/Enarotali.

Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John Gobay, menyebut peristiwa itu sebagai salah satu catatan kelam penegakan HAM di Tanah Papua.

Menurut dia, kasus Paniai bukan sekadar persoalan keamanan antara masyarakat dan aparat negara.

Peristiwa tersebut merupakan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan pengungkapan kebenaran, penegakan hukum, keadilan bagi korban, serta jaminan agar tragedi serupa tidak terulang.

John menilai dikabulkannya kasasi Kejaksaan Agung menjadi perkembangan penting setelah melalui proses advokasi, penyelidikan, penyidikan, persidangan, hingga upaya hukum.

Putusan MA tersebut membuka babak baru dalam perjalanan penanganan perkara Paniai.

Bagi keluarga korban, perkembangan ini menjadi harapan agar proses pencarian keadilan tidak berhenti.

Penuntasan perkara HAM berat tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum pihak yang diduga terlibat.

Negara juga memiliki tanggung jawab untuk mengungkap kebenaran, memberikan keadilan, dan memastikan pemulihan bagi para korban.