UMP dan UMK 2027 Segera Ditetapkan, Pemerintah Gunakan KHL sebagai Pertimbangan

BeritaTrend.id | – JAKARTA – Pemerintah mulai menyiapkan mekanisme penetapan upah minimum 2027 dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Formula baru ini akan menjadi acuan bagi gubernur dalam menetapkan besaran upah minimum di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan ketentuan mengenai pengupahan tersebut mengacu pada Pasal 137 hingga Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.

Dalam aturan tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Sementara penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) mengikuti kebijakan gubernur di masing-masing daerah.

Formula Upah Minimum 2027 Perhitungkan Tiga Faktor

Berbeda dari sekadar mengacu pada angka pertumbuhan ekonomi, penghitungan upah minimum 2027 akan mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Formula pengupahan menggunakan sejumlah indikator, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1,0.

Kombinasi indikator tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penghitungan upah yang lebih memperhatikan kondisi perekonomian sekaligus kemampuan dunia usaha dan kebutuhan pekerja.

Yassierli menegaskan bahwa proses penetapan upah minimum membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar keputusan yang dihasilkan tidak merugikan pekerja maupun pengusaha.

“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta.

Kemnaker Susun Estimasi Kebutuhan Hidup Layak

Untuk mendukung penghitungan yang lebih akurat, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyiapkan estimasi KHL dengan memanfaatkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Estimasi tersebut mencakup empat kelompok kebutuhan utama, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Tidak hanya pada tingkat provinsi, Kemnaker juga menyusun estimasi KHL hingga tingkat kabupaten/kota.

Penyusunannya menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.

Pendekatan ini penting karena kebutuhan hidup masyarakat di setiap wilayah tidak selalu sama.

Perbedaan harga kebutuhan pokok, kondisi tempat tinggal, akses pendidikan, hingga karakteristik ekonomi daerah dapat memengaruhi besaran kebutuhan hidup layak.

Dengan pemetaan tersebut, pemerintah diharapkan memiliki gambaran yang lebih terukur dalam menentukan kebijakan pengupahan sesuai kondisi masing-masing wilayah.

Dewan Pengupahan Diminta Tampung Aspirasi Pekerja dan Pengusaha

Menaker meminta Dewan Pengupahan Daerah menggunakan estimasi KHL sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan rekomendasi upah minimum 2027.

Namun, pemerintah menekankan bahwa data tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya dasar pengambilan keputusan.

Dialog sosial tetap diperlukan untuk menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah.

“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders,” ujar Yassierli.

Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Sebab, kebijakan upah minimum tidak hanya berdampak pada daya beli buruh, tetapi juga berkaitan dengan biaya produksi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja.

Jadwal Penetapan UMP dan UMK 2027

Pemerintah telah menetapkan tenggat waktu pengumuman upah minimum 2027.

Berdasarkan jadwal tersebut, penetapan UMP dan upah minimum sektoral dilakukan secara bertahap pada November 2026.

Berikut jadwal penetapan upah minimum 2027:

  • 21 November 2026: Batas akhir pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP).
  • 25 November 2026: Batas akhir penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
  • 26 November 2026: Batas akhir penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
  • 30 November 2026: Batas akhir penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Jadwal tersebut menjadi tahapan penting bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan proses penetapan upah minimum untuk tahun mendatang.

Bagi pekerja, kebijakan ini menjadi salah satu penentu tingkat pendapatan dan daya beli pada 2027.

Sementara bagi pengusaha, kepastian formula dan jadwal penetapan upah dibutuhkan untuk menyusun perencanaan operasional serta anggaran perusahaan.

Besaran kenaikan upah minimum 2027 nantinya akan bergantung pada hasil penghitungan indikator ekonomi, estimasi kebutuhan hidup layak, serta keputusan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.