Daerah  

Konflik Agraria Jadi Perhatian, ATR/BPN Perkuat Sinergi dengan Kepolisian

BeritaTrend.id | – MANOKWARI – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat sinergi dengan kepolisian untuk mencegah sengketa dan konflik pertanahan di Papua Barat Daya.

Kerja sama ini diarahkan untuk mendeteksi potensi persoalan tanah sejak dini sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat.

Kolaborasi tersebut melibatkan Kantor Wilayah BPN Papua Barat, Polda Papua Barat Daya, serta seluruh kantor pertanahan dengan jajaran polres dan polresta di wilayah tersebut.

Kesepakatan kerja sama ditandatangani di Sorong pada 17 November 2026.

Staf Khusus Menteri ATR/BPN, Rezka Oktoberia, mengatakan persoalan pertanahan tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja.

Diperlukan koordinasi lintas institusi agar setiap permasalahan ditangani sesuai kewenangan dan tidak berkembang menjadi konflik baru.

“Penyelesaian pertanahan harus dilakukan dengan tepat supaya tidak memicu permasalahan yang baru,” kata Rezka dalam keterangan yang diterima di Manokwari, Rabu, 18 November 2026.

Menurut Rezka, kepolisian memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk mencegah tindak pidana yang berkaitan dengan persoalan pertanahan.

Dukungan kepolisian juga diperlukan dalam penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

ATR/BPN Dorong Deteksi Dini Sengketa Tanah

Rezka mengapresiasi inisiatif Kepala Kantor Wilayah BPN Papua Barat Keliopas Fenitiruma dan Kapolda Papua Barat Daya Brigadir Jenderal Polisi Hengki Haryadi dalam membangun koordinasi kelembagaan.

Namun, ia mengingatkan bahwa kerja sama tersebut tidak boleh sekadar menjadi kesepakatan di atas kertas.

Implementasinya harus diwujudkan melalui komunikasi yang berkelanjutan, pertukaran informasi, pemetaan potensi konflik, serta penanganan persoalan pertanahan secara terkoordinasi.

Langkah pencegahan dinilai penting mengingat persoalan tanah kerap melibatkan berbagai kepentingan, mulai dari masyarakat, pemegang hak atas tanah, hingga pelaku pembangunan dan investasi.

Karena itu, identifikasi sejak awal diperlukan untuk mencegah sengketa berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial maupun aktivitas ekonomi masyarakat.

Reforma Agraria Tak Sekadar Penerbitan Sertifikat

Lebih jauh, Rezka menegaskan keberhasilan reforma agraria tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah bidang tanah yang terdaftar atau sertifikat yang diterbitkan pemerintah.

Menurut dia, keberhasilan program tersebut juga harus tercermin dari berkurangnya ketimpangan penguasaan tanah, menurunnya potensi konflik agraria, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Tantangan tata kelola pertanahan semakin besar seiring meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan dan investasi.

Kondisi ini menuntut pengelolaan pertanahan yang tertib, transparan, serta mampu memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak.

Selain memperkuat pencegahan sengketa, ATR/BPN juga mendorong pengakuan administrasi terhadap hak ulayat dan tanah masyarakat hukum adat.

Rezka menyebut pendaftaran tanah hak ulayat dan masyarakat hukum adat telah diakomodasi melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 sebagai landasan dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan kepastian administrasi atas tanah adat, sekaligus mendukung perlindungan hak masyarakat hukum adat.

Melalui kerja sama dengan kepolisian, ATR/BPN berharap penanganan persoalan pertanahan di Papua Barat Daya dapat dilakukan lebih cepat, terarah, dan mengedepankan pencegahan.

Sinergi antarlembaga juga diharapkan mampu menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih transparan serta meminimalkan potensi konflik di tengah masyarakat.