Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan menegaskan pemetaan dan integrasi data pertanahan menjadi kunci mendukung Asta Cita Presiden Prabowo
DPN-LKLH mendesak Menteri Kehutanan RI menjalankan putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan SK pelepasan 4.773 hektare kawasan hutan
Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho gandeng BPN percepat sertifikasi aset dan mitigasi konflik agraria demi menjaga stabilitas keamanan.
Rekan Joeang Law Office dan AMPASU menuding PT PP Lonsum Tbk mengabaikan kewajiban kebun plasma di Sibulan, Sergai.
Komisi XIII DPR RI menerima perwakilan petani Padang Halaban terkait penggusuran 83 hektare lahan di Labuhanbatu Utara berdampak pada 300 KK.
Sengketa penggusuran Padang Halaban menguak fakta lahan 83 hektar berada di luar izin HGU perusahaan. BPN menegaskan status bermasalah
Puluhan korban penggusuran lahan eks PT Smart Padang Halaban bertahan di masjid menjelang Ramadan. Konflik agraria memicu krisis kemanusiaan
BPN Sumut memfasilitasi dialog sengketa lahan Padang Halaban antara petani dan perusahaan untuk mencari solusi konflik agraria.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
