DPN-LKLH mendesak Menteri Kehutanan RI menjalankan putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan SK pelepasan 4.773 hektare kawasan hutan
Komisi XIII DPR RI menerima perwakilan petani Padang Halaban terkait penggusuran 83 hektare lahan di Labuhanbatu Utara berdampak pada 300 KK.
Sengketa penggusuran Padang Halaban menguak fakta lahan 83 hektar berada di luar izin HGU perusahaan. BPN menegaskan status bermasalah
Puluhan korban penggusuran lahan eks PT Smart Padang Halaban bertahan di masjid menjelang Ramadan. Konflik agraria memicu krisis kemanusiaan
BPN Sumut memfasilitasi dialog sengketa lahan Padang Halaban antara petani dan perusahaan untuk mencari solusi konflik agraria.
Penggusuran warga tani Padang Halaban di Labura oleh PT Smart menuai sorotan HAM. Surat Kanwil HAM diabaikan.
Eksekusi ratusan rumah di Padang Halaban menuai kritik. LPPN Labura menilai negara abai prosedur hukum dan HAM dalam konflik agraria PT SMART.
Kebun sawit pribadi ratusan hektare di Labura diklaim legal, namun izin tak kunjung ditunjukkan. AMPASU menduga perambahan kawasan hutan
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
