DPN-LKLH desak Kejagung periksa PT Nauli Sawit terkait dugaan penguasaan tanah, perusakan lahan petani, dan legalitas HGU
ATR/BPN menegaskan pendaftaran tanah ulayat bertujuan melindungi hak masyarakat adat, bukan menjadikan tanah adat sebagai milik negara
Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan menegaskan pemetaan dan integrasi data pertanahan menjadi kunci mendukung Asta Cita Presiden Prabowo
Ratusan hektare lahan pertanian di Desa Padang Mahondang, Asahan, terendam banjir selama lebih dari 20 tahun.
Konflik agraria Padang Halaban kembali memanas. ATR/BPN menegaskan lahan 83,26 hektare berada di luar HGU PT SMART
DPN-LKLH mendesak Menteri Kehutanan RI menjalankan putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan SK pelepasan 4.773 hektare kawasan hutan
Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho gandeng BPN percepat sertifikasi aset dan mitigasi konflik agraria demi menjaga stabilitas keamanan.
Rekan Joeang Law Office dan AMPASU menuding PT PP Lonsum Tbk mengabaikan kewajiban kebun plasma di Sibulan, Sergai.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
