BeritaTrend.id|– Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menegaskan sektor pertanahan memiliki posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Akademi Politik yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu, 13 Juni 2026.
Menurut Ossy, berbagai program prioritas nasional seperti swasembada pangan, energi, pengelolaan air, ekonomi hijau, ekonomi biru, hingga pengembangan ekonomi kreatif membutuhkan dukungan ketersediaan dan kepastian lahan.
“Seluruh program tersebut membutuhkan tanah sebagai fondasi utama. Karena itu, Kementerian ATR/BPN memiliki peran penting dalam memastikan program Asta Cita dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Indonesia memiliki sekitar 189 juta hektare daratan atau 23 persen dari total wilayah nasional.
Dari jumlah tersebut, sekitar 118,1 juta hektare merupakan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan, sementara 70,1 juta hektare lainnya masuk dalam areal penggunaan lain (APL) yang menjadi kewenangan ATR/BPN.
Hingga kini, sekitar 79,5 persen wilayah APL telah berhasil dipetakan. Pemerintah tengah mempercepat pemetaan terhadap sisa 20,5 persen bidang tanah, terutama di kawasan perbatasan dan wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan.
Ossy mengatakan, pemetaan yang tuntas akan menjadi fondasi bagi integrasi data pertanahan nasional melalui Kebijakan Satu Peta.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi tumpang tindih pemanfaatan ruang yang selama ini menjadi salah satu penyebab sengketa dan konflik agraria.
“Kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh instansi menggunakan basis data yang sama. Dengan demikian, potensi konflik dan tumpang tindih lahan dapat ditekan semaksimal mungkin,” katanya.
