KKP Genjot Konsumsi Ikan Nasional, Lele dan Nila Dukung Program MBG

BeritaTrend.id | – JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat upaya peningkatan konsumsi ikan nasional melalui pengembangan produksi perikanan, pembenahan distribusi, hingga edukasi masyarakat.

Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan pemenuhan protein masyarakat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan ikan memiliki kandungan protein berkualitas yang penting bagi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

Karena itu, peningkatan konsumsi ikan perlu menjadi perhatian bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan sektor pangan dan perikanan.

“Ikan merupakan sumber protein berkualitas yang penting untuk mendukung pemenuhan gizi dan ketahanan pangan nasional. Maka dari itu, peningkatan angka konsumsi ikan di masyarakat harus menjadi perhatian bersama,” ujar Trenggono dalam keterangannya, Rabu, 18 November 2026.

Upaya tersebut menjadi salah satu fokus KKP dalam menyambut Hari Ikan Nasional (Harkannas) 2026.

Melalui kegiatan Bincang Bahari bertema Pangan Biru untuk Indonesia Maju, pemerintah mendorong pemanfaatan sumber pangan biru atau blue food sebagai alternatif pemenuhan protein yang berkelanjutan.

Konsumsi Ikan Nasional Capai 26,08 Kilogram per Kapita

Direktur Pengolahan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Yuwono, mengungkapkan konsumsi ikan nasional pada 2025 mencapai 26,08 kilogram per kapita.

Angka tersebut setara dengan sekitar 7,3 juta ton konsumsi ikan rumah tangga.

Sejumlah komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat antara lain tongkol, kembung, lele, nila, teri, dan bandeng.

Keragaman jenis ikan tersebut menunjukkan bahwa preferensi masyarakat terhadap produk perikanan berbeda-beda, bergantung pada kebiasaan konsumsi dan ketersediaan komoditas di setiap daerah.

Menurut Budi, pengembangan perikanan perlu mempertimbangkan jenis ikan yang sesuai dengan selera masyarakat.

Strategi ini dinilai dapat membuat distribusi lebih efisien, menekan biaya logistik, serta mempermudah pemasaran hasil produksi nelayan dan pembudi daya ikan.

Indonesia sendiri memiliki potensi sumber daya perikanan mencapai 12,01 juta ton per tahun.

Selain perikanan tangkap, peluang pengembangan sektor budi daya juga masih terbuka lebar untuk meningkatkan pasokan ikan dalam negeri.

“Potensinya masih besar. Artinya, peluang untuk mengembangkan sektor perikanan masih sangat terbuka,” kata Budi.

Produksi Lele dan Nila Didorong untuk Program MBG

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, KKP mengarahkan program budi daya ikan tematik agar dapat mendukung pemenuhan kebutuhan protein dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengembangan komoditas dilakukan dengan memperhatikan pola konsumsi dan karakteristik masyarakat di masing-masing wilayah.

Di Pulau Jawa, misalnya, lele dan nila menjadi komoditas potensial karena relatif dikenal luas dan banyak diminati masyarakat.

Pendekatan berbasis kebutuhan wilayah ini diharapkan mampu menciptakan keterhubungan antara produksi perikanan, distribusi, dan kebutuhan pangan masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan produksi tidak hanya berorientasi pada jumlah hasil panen, tetapi juga memastikan komoditas yang dihasilkan dapat terserap pasar.

Penguatan rantai pasok menjadi bagian penting dari strategi tersebut.

Ketersediaan ikan dengan harga terjangkau, distribusi yang lancar, serta pengolahan produk yang beragam diperlukan agar konsumsi ikan dapat meningkat secara berkelanjutan.

Kandungan Protein Ikan Lebih Tinggi Dibanding Sejumlah Pangan Hewani

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Yanti Permatasari, mengatakan ikan memiliki kandungan protein yang relatif lebih tinggi dibandingkan sejumlah sumber pangan hewani lainnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, setiap satu gram daging ikan mengandung sekitar 0,20 gram protein.

Kandungan ini lebih tinggi dibandingkan daging ayam sebesar 0,18 gram, telur puyuh dan daging sapi masing-masing 0,16 gram, serta telur ayam sebesar 0,13 gram.

Keunggulan kandungan protein tersebut menjadikan ikan sebagai salah satu komoditas strategis dalam mendukung perbaikan gizi masyarakat.

Terlebih, Indonesia memiliki kekayaan jenis ikan yang dapat diolah menjadi berbagai menu sesuai kebutuhan dan selera konsumen.

Namun, tingginya potensi gizi dan produksi belum sepenuhnya tercermin dalam pemerataan konsumsi ikan nasional.

Kesenjangan Konsumsi Ikan Antarprovinsi Masih Terjadi

Data konsumsi ikan 2025 menunjukkan adanya perbedaan cukup besar antarwilayah.

Sepuluh provinsi dengan tingkat konsumsi ikan tertinggi mencatat angka antara 39,31 hingga 48,97 kilogram per kapita.

Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan konsumsi ikan tertinggi, disusul Papua Selatan dan Papua Barat Daya.

Tingginya konsumsi di wilayah tersebut memperlihatkan kuatnya keterkaitan antara kebiasaan masyarakat, ketersediaan sumber daya perikanan, dan pola konsumsi pangan setempat.

Sebaliknya, sepuluh provinsi dengan konsumsi ikan terendah berada pada kisaran 10,66 hingga 24,37 kilogram per kapita.

Papua Pegunungan, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam kelompok wilayah dengan konsumsi ikan terendah.

Perbedaan ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk perikanan.

Faktor distribusi, harga, kebiasaan makan, hingga pengetahuan mengenai manfaat ikan menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan.

Yanti menilai peningkatan konsumsi ikan tidak cukup dilakukan melalui kampanye semata.

Pemerintah juga perlu mendorong diversifikasi menu dan inovasi produk olahan agar ikan semakin mudah diterima oleh berbagai kelompok masyarakat.

“Hal ini tentu menjadi perhatian kita bersama, khususnya pemerintah, untuk terus memperkuat edukasi dan promosi konsumsi ikan kepada masyarakat. Upaya tersebut perlu didukung dengan diversifikasi menu dan olahan ikan yang lebih beragam, menarik, serta sesuai dengan selera masyarakat, sehingga konsumsi ikan semakin diminati,” tuturnya.

Gemarikan Diperkuat dari Produksi hingga Konsumsi

Penguatan konsumsi ikan juga dilakukan melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026.

Gerakan ini diarahkan agar tidak berhenti pada sosialisasi manfaat makan ikan, tetapi mencakup penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir.

Artinya, peningkatan konsumsi harus berjalan beriringan dengan ketersediaan produksi, pengolahan, pemasaran, dan distribusi yang memadai.

Melalui integrasi program budi daya, penguatan pasar, serta edukasi gizi, KKP berharap ikan dapat menjadi pilihan pangan utama yang semakin mudah dijangkau masyarakat.

Momentum Hari Ikan Nasional 2026 sekaligus menjadi pengingat bahwa potensi perikanan Indonesia tidak cukup hanya diukur dari besarnya sumber daya laut.

Potensi tersebut perlu diterjemahkan menjadi ketersediaan pangan bergizi, harga yang terjangkau, dan peningkatan konsumsi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.