Hukum  

Sidang Etik Eks Kapolri LSP Digelar Pekan Depan, Polri Ungkap Perkembangan Kasus Penyadapan Ilegal

BeritaTrend.id | – JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan sidang etik terhadap mantan Kapolri berinisial LSP, yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik, akan digelar pekan depan.

Kepastian tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir saat memberikan keterangan kepada awak media di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Selasa.

“Sidang etik dijadwalkan minggu depan,” ujar Isir ketika ditanya mengenai agenda persidangan etik terhadap LSP.

Meski demikian, Isir belum mengungkapkan tanggal pasti pelaksanaan sidang.

Polri masih belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai waktu maupun detail teknis persidangan tersebut.

Polri Gelar Sidang Etik terhadap Perwira Tinggi EHS

Di tengah persiapan sidang etik LSP, Polri lebih dahulu menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap tersangka lain berinisial EHS pada hari yang sama.

Persidangan berlangsung di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Sidang dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai ketua merangkap anggota, dengan Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota.

Adapun anggota komisi lainnya terdiri atas Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.

Pelaksanaan sidang tersebut menjadi bagian dari proses penegakan disiplin dan kode etik internal Polri terhadap personel yang terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.

Sidang Etik Tersangka SU Masih Menunggu Kondisi Kesehatan

Sementara itu, nasib sidang etik terhadap tersangka SU masih belum dapat dipastikan.

Pihak Polri menyebut kondisi kesehatan yang bersangkutan menjadi pertimbangan utama sebelum persidangan dilaksanakan.

SU saat ini masih menjalani perawatan medis sehingga Polri belum dapat memaksakan pelaksanaan sidang etik.

“SU, memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi,” jelas Iris.

Polri menegaskan bahwa proses penegakan kode etik tetap harus memperhatikan hak-hak personel yang menjalani pemeriksaan, termasuk kondisi kesehatan yang bersangkutan.

Empat Orang Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

Dalam perkembangan sebelumnya, Divisi Propam Polri telah menggelar sidang KKEP terhadap AS pada Selasa (10/11).

Hasil persidangan menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Namun, AS menyatakan tidak menerima putusan tersebut dan memilih mengajukan banding.

Dengan dijadwalkannya sidang etik LSP pada pekan depan, perhatian kini tertuju pada proses penanganan perkara terhadap para personel yang diduga terlibat.

Publik juga menantikan bagaimana Polri menuntaskan proses pemeriksaan etik terhadap seluruh tersangka.

Perlu dicatat, proses sidang etik merupakan mekanisme penegakan aturan internal kepolisian yang berbeda dari proses pidana.

Dengan demikian, penanganan dugaan tindak pidana terhadap para tersangka tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.