KPK Periksa 18 Saksi, Telusuri Proyek dan Dugaan Aliran Uang Bupati Klaten

BeritaTrend.id | – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten berinisial HWI.

Kali ini, penyidik menelusuri sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, termasuk pekerjaan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta 16 organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

Dalam rangkaian penyidikan tersebut, KPK memeriksa 18 saksi pada Selasa, 17 November 2026.

Pemeriksaan difokuskan pada pelaksanaan proyek di masing-masing dinas serta dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menggali informasi mengenai berbagai pekerjaan dan proyek yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah.

Keterangan para saksi diperlukan untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kegiatan.

“Para saksi didalami soal pekerjaan-pekerjaan atau proyek yang dilakukan di dinas-dinas yang bersangkutan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa malam.

KPK Telusuri Dugaan Setoran dari Dinas hingga Tambang Galian C

Selain memeriksa pelaksanaan proyek, penyidik juga mendalami dugaan aliran uang yang diterima HWI.

Penelusuran tersebut mencakup sejumlah sumber penerimaan yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Budi menjelaskan, penyidik mengusut dugaan penerimaan uang dari pengadaan barang dan jasa, setoran yang berkaitan dengan upah pungut oleh dinas, hingga dugaan aliran dana dari aktivitas pertambangan galian C.

Menurut KPK, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya mengurai pola penerimaan uang yang diduga melibatkan sejumlah pihak di lingkungan pemerintah daerah.

Dugaan penerimaan dari sektor pertambangan juga menjadi perhatian penyidik.

KPK ingin mengetahui bagaimana hubungan aktivitas tambang galian C dengan dugaan aliran uang kepada kepala daerah.

Penelusuran ini penting untuk mengungkap apakah dugaan penerimaan tersebut berdiri sendiri atau memiliki keterkaitan dengan rangkaian praktik korupsi lainnya.

Sejumlah Kepala Dinas Klaten Dimintai Keterangan

Belasan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten turut diperiksa sebagai saksi.

Mereka berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah yang memiliki kegiatan dan program anggaran masing-masing.

Di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup berinisial S, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang MAS, Kepala Dinas Pendidikan ASP, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian MN, serta Kepala Dinas Kesehatan AB.

Penyidik juga meminta keterangan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata TW, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa S, serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PEH.

Selanjutnya, terdapat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan AW, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja LRD, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PAW, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika AP.

Nama lainnya adalah Kepala Dinas Perhubungan SP, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan IK, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PW, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil AM.

Pemeriksaan terhadap para pejabat tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran lebih lengkap mengenai proses penganggaran, pelaksanaan proyek, hingga kemungkinan adanya permintaan atau penyerahan uang yang berkaitan dengan perkara.

Berawal dari OTT Bupati Klaten dan Kepala BPK Jawa Tengah

Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 15 Oktober 2026.

Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Bupati Klaten berinisial HWI, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah berinisial ALH, serta 21 orang lainnya.

Sehari setelah penangkapan, tepatnya 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan tiga orang sebagai tersangka.

Mereka adalah HWI, ALH, dan MAW, seorang pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk Tahun Anggaran 2025-2026.

Dalam pengembangan perkara, KPK mengidentifikasi lima klaster dugaan korupsi.

Klaster tersebut meliputi dugaan suap untuk mengondisikan pemeriksaan atau audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta setoran yang berkaitan dengan upah pungut.

Lima klaster tersebut menjadi salah satu fokus penyidik untuk mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh, termasuk kemungkinan hubungan antara kepentingan pengadaan proyek, pengawasan keuangan daerah, dan penerimaan uang oleh pihak-pihak yang terlibat.

KPK sendiri mulai memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa dalam perkara ini sejak 27 Oktober 2026.

Pemeriksaan terhadap 18 saksi pada 17 November menunjukkan penyidikan masih berkembang.

Keterangan para kepala dinas dan pejabat terkait diharapkan dapat membantu penyidik menelusuri aliran dana sekaligus mengidentifikasi dugaan penyimpangan dalam proyek-proyek pemerintah daerah.

Dengan semakin luasnya pemeriksaan terhadap OPD, penyidik KPK kini berupaya mengurai keterkaitan antara proyek pemerintah, dugaan setoran dinas, dan penerimaan uang yang diduga melibatkan Bupati Klaten.