BeritaTrend.id|- JAKARTA — Pemerintah menargetkan pengembangan budidaya ikan darat tematik di 4.000 lokasi di seluruh Indonesia pada 2026.
Program ini diarahkan untuk memperkuat pasokan ikan konsumsi sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan protein dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, M Qodari, mengatakan pengembangan tersebut dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi kesiapan lahan, penetapan penerima manfaat, pembangunan sarana dan prasarana, pelatihan, penebaran benih, hingga pendampingan produksi dan pemasaran.
“Pada 2026 target program ditetapkan mencapai 4.000 lokasi di seluruh Indonesia,” kata Qodari dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Agustus 2026.
Program ini sebelumnya telah berjalan di 100 lokasi yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.
Lele dan Nila Jadi Komoditas Utama
Untuk tahap awal, pemerintah memprioritaskan ikan lele dan nila.
Kedua komoditas tersebut dinilai mudah dibudidayakan, memiliki waktu pemeliharaan relatif singkat, serta mempunyai permintaan pasar yang tinggi.
“Karena mudah dibudidayakan, memiliki masa pemeliharaan yang relatif singkat, permintaan pasar tinggi, dan dapat dikembangkan pada lahan terbatas,” ujar Qodari.
Pemerintah juga membuka kemungkinan pengembangan ikan patin, gurame, ikan mas, hingga ikan air tawar lokal dengan mempertimbangkan potensi setiap daerah.
Teknologi bioflok turut diterapkan untuk menekan penggunaan air, mengoptimalkan pemanfaatan pakan, meningkatkan produktivitas, sekaligus mendorong pola budidaya yang lebih ramah lingkungan.
Libatkan Pemerintah Desa dan Ekonomi Lokal
Berbeda dari skema sebelumnya yang dikelola melalui Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah pada 2026 menetapkan pemerintah desa sebagai penerima program.
Pengelolaannya dapat melibatkan kelompok masyarakat, BUMDes, maupun KDKMP.
Rantai manfaat program juga dibuat lebih luas.
Selain pembudidaya, penerima manfaat dapat mencakup tenaga kerja lokal, pembenih, pemasok pakan dan sarana produksi, hingga pelaku pengolahan serta pemasaran ikan.
Hasil panen nantinya disalurkan melalui koperasi atau lembaga pengelola ke satuan layanan pemenuhan gizi, pasar tradisional, industri pengolahan, rumah makan, hingga jaringan ritel.
Pemerintah memperkirakan program tersebut tidak hanya meningkatkan produksi ikan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menggerakkan ekonomi desa.
Empat Program Perikanan Kejar Tambahan 3,95 Juta Ton
Budidaya ikan tematik merupakan satu dari empat program prioritas pemerintah di sektor kelautan dan perikanan.
Tiga program lainnya adalah modernisasi ribuan kapal ikan, pembangunan tambak udang terintegrasi di Waingapu, serta Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (KSIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.
Keempat program tersebut diproyeksikan menghasilkan tambahan produksi sekitar 3,95 juta ton per tahun.
Program kapal ikan modern diperkirakan menyumbang 2,3 juta ton per tahun, budidaya ikan tematik berbasis desa 1,2 juta ton, KSIGN 400 ribu ton, dan tambak udang terintegrasi 52,8 ribu ton.
Total kebutuhan investasi hingga 2029 diperkirakan mencapai Rp171,7 triliun. Nilai tersebut mencakup Rp125,5 triliun untuk 4.582 kapal ikan modern, Rp40 triliun untuk 40.000 titik budidaya ikan tematik, Rp7,2 triliun untuk tambak udang terintegrasi seluas 1.361 hektare, serta Rp2 triliun untuk pengembangan KSIGN di lahan 2.000 hektare di Rote Ndao.
