BeritaTrend.id | – JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada Selasa, 17 November 2026.
Sejumlah agenda legislasi menjadi perhatian dalam rapat yang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB tersebut, mulai dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang hingga perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik.
Salah satu agenda utama rapat paripurna kali ini adalah meminta pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Tata Cara Pembentukan UU.
Rancangan regulasi tersebut merupakan usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Setelah penyampaian pendapat fraksi, rapat akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk menetapkan RUU tersebut sebagai RUU usul DPR RI.
Tahapan ini menjadi bagian penting dalam proses legislasi sebelum rancangan undang-undang memasuki pembahasan lebih lanjut.
Selain itu, DPR juga dijadwalkan meminta persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik.
Persetujuan tersebut akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Agenda legislasi ini menunjukkan bahwa DPR masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah dalam menyelesaikan rancangan regulasi yang masuk dalam pembahasan parlemen.
Baleg Susun Prioritas Legislasi 2027
Di luar rapat paripurna, aktivitas legislasi juga berlangsung di sejumlah alat kelengkapan dewan.
Badan Legislasi DPR RI dijadwalkan menggelar rapat koordinasi untuk menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2027.
Penyusunan Prolegnas menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan arah pembentukan undang-undang pada tahun mendatang.
Melalui agenda tersebut, DPR bersama pihak terkait akan mengoordinasikan daftar rancangan regulasi yang dinilai perlu mendapatkan prioritas pembahasan.
Penentuan prioritas legislasi juga menjadi perhatian publik karena setiap rancangan undang-undang berpotensi membawa perubahan terhadap kebijakan, tata kelola pemerintahan, hingga kehidupan masyarakat.
Komisi I Bahas RUU Keamanan dan Ketahanan Siber
Sementara itu, Komisi I DPR RI dijadwalkan menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) untuk membahas RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS).
Pembahasan regulasi ini berkaitan dengan kebutuhan memperkuat keamanan ruang digital di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat, lembaga pemerintahan, dan sektor usaha terhadap teknologi informasi.
Keamanan siber menjadi isu strategis karena ancaman serangan digital, kebocoran data, serta gangguan terhadap sistem elektronik dapat berdampak luas.
Karena itu, pembahasan RUU KKS menjadi salah satu agenda legislasi yang patut mendapat perhatian.
Komisi II Serap Masukan Kelompok Perempuan soal RUU Pemilu
Agenda lain datang dari Komisi II DPR RI yang akan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama sejumlah kelompok perempuan untuk membahas RUU tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Pelibatan kelompok perempuan dalam pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat sebelum regulasi pemilu dibahas lebih jauh.
Masukan dari berbagai organisasi dan kelompok masyarakat sipil dinilai penting untuk memperkaya perspektif dalam penyusunan aturan kepemiluan.
Sejumlah isu yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan, partisipasi politik, serta kesetaraan kesempatan dalam proses demokrasi menjadi hal yang relevan untuk diperhatikan.
Melalui forum dengar pendapat, DPR dapat memperoleh pandangan langsung dari kelompok yang berkepentingan terhadap substansi regulasi pemilu.
Komisi XIII Bahas Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM
Di bidang hak asasi manusia, Komisi XIII DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
Rapat tersebut akan membahas sejumlah hal, termasuk capaian kinerja, program perlindungan saksi dan korban, serta tindak lanjut pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat.
Agenda ini menjadi penting mengingat perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan bagian mendasar dalam upaya penegakan HAM.
Selain memastikan keamanan pihak yang memberikan keterangan, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan pemenuhan hak korban.
Evaluasi terhadap program perlindungan dan tindak lanjut penanganan pelanggaran HAM berat diharapkan dapat menjadi bahan koordinasi antara DPR dan lembaga-lembaga terkait.
Dengan beragam agenda tersebut, aktivitas DPR RI pada Selasa ini tidak hanya berfokus pada pengambilan keputusan di rapat paripurna.
Sejumlah komisi juga menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi publik.
Pembahasan RUU Pembentukan UU, RUU Statistik, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, hingga RUU Pemilu memperlihatkan luasnya agenda legislasi yang tengah berjalan di parlemen.
Sementara itu, rapat Komisi XIII menempatkan perlindungan saksi, korban, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai salah satu perhatian penting DPR.



