Komisi II DPR Arsip - beritatrend.id

Berita Terbaru

Jaksa Masuk Sekolah, Pelajar Tebing Tinggi Diingatkan Bahaya Tawuran hingga Judi Online Ngaku Pegawai Pajak, Rp40 Juta Raib Kejati Sumut Kawal Sekolah Lewat Jaksa Sahabat Pendidik Cekcok di Bus, Penumpang Ditusuk di Serang Jalan Perbatasan Kaltara Butuh Rp32 Triliun

beritatrend.id Indeks

Jaksa Masuk Sekolah, Pelajar Tebing Tinggi Diingatkan Bahaya Tawuran hingga Judi Online

Ngaku Pegawai Pajak, Rp40 Juta Raib

Kejati Sumut Kawal Sekolah Lewat Jaksa Sahabat Pendidik

Cekcok di Bus, Penumpang Ditusuk di Serang

Jalan Perbatasan Kaltara Butuh Rp32 Triliun

Satgas PKH Serahkan Rp13,24 Triliun ke Negara, Kuasai Kembali 6,22 Juta Hektare Hutan

Gunung Anak Krakatau Level Waspada, Polda Banten Imbau Warga Pesisir Siaga

Menanti Putusan MK soal Syarat Pendidikan Gibran

Nasional September 21, 2026

Mendagri Setujui 15 RUU Kabupaten/Kota Lanjut ke Paripurna DPR

RUU Kabupaten Kota

Mendagri Tito Karnavian menyetujui 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan untuk dilanjutkan Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna DPR RI.

DPR Soroti Anggaran ATR/BPN untuk Penanganan Bencana

Kemendagri Fokus Percepatan Layanan Publik

Komisi II DPR RI Apresiasi ATR/BPN Lindungi Tanah Ulayat di Kalsel

Nasional Agustus 3, 2025

Komisi II DPR RI Apresiasi ATR/BPN Lindungi Tanah Ulayat di Kalsel

Komisi II DPR RI Apresiasi ATR/BPN Lindungi Tanah Ulayat

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengapresiasi langkah ATR/BPN dalam melindungi tanah ulayat masyarakat adat.

Menteri ATR/BPN Tegaskan Pulau di Indonesia Tak Boleh Dimiliki Asing

Nasional Juli 2, 2025

Menteri ATR/BPN Tegaskan Pulau di Indonesia Tak Boleh Dimiliki Asing

Nusron Wahid: Kepemilikan Pulau Hanya untuk WNI

Nusron Wahid: Kepemilikan Pulau Hanya untuk WNI, Negara Wajib Kuasai 30 Persen Wilayah, UU wilayah pesisir, pulau kecil dikuasai negara.

Dua Paslon Pilkada Barito Utara Didiskualifikasi karena Politik Uang

Nasional Mei 15, 2025Mei 15, 2025

Dua Paslon Pilkada Barito Utara Didiskualifikasi karena Politik Uang

MK Perintahkan PSU Maksimal 90 Hari

Putusan MK mendiskualifikasi dua pasangan calon di Pilkada Barito Utara karena praktik politik uang, dengan nominal fantastis.

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.