ATR/BPN menghormati proses hukum KPK dan siap kooperatif. Layanan pertanahan di Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang.
Wamen ATR Ossy Dermawan menegaskan kepala daerah menjadi kunci penyelesaian konflik pertanahan dan percepatan reforma agraria
Kementerian ATR/BPN bersama Komisi II DPR RI menggelar FGD untuk mematangkan RUU Administrasi Pertanahan yang mampu menyelesaikan persoalan
ATR/BPN mencatat tujuh layanan prioritas menguasai 78 persen pelayanan pada 2025. Digitalisasi Hak Tanggungan Elektronik hingga Juni 2026.
Kunker Komisi II DPR RI di Kota Tangerang menyoroti layanan digital pertanahan, pemberantasan mafia tanah
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan pemimpin harus mengutamakan keadilan dan objektivitas dalam mengambil kebijakan.
Komitmen pemerintah pusat mendorong transformasi ekonomi kawasan perbatasan Papua ditegaskan Wamendagri Ribka Haluk.
BUMD dan BLUD Jadi Andalan Perkuat Fiskal Daerah, Wamendagri: Ini Wujud Nyata Otonomi!, BUMD bukan sekadar instrumen ekonomi
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
