BeritaTrend.id|- Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat realisasi anggaran tahun 2025 mencapai 95,73 persen atau sekitar Rp6,13 triliun dari total pagu sebesar Rp6,40 triliun.
Capaian tersebut disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
Menurut Nusron, tingginya penyerapan anggaran menunjukkan keberlanjutan pelaksanaan program layanan pertanahan dan tata ruang meski pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sepanjang 2025.
Ia menjelaskan, selama tahun anggaran berjalan, Kementerian ATR/BPN memperoleh tambahan anggaran, hibah dalam negeri, serta hibah luar negeri.
Selain itu, pemerintah juga memberikan relaksasi blokir anggaran dalam dua tahap untuk memastikan kebutuhan belanja pegawai dan program prioritas nasional tetap terpenuhi.
Relaksasi tahap pertama digunakan untuk membiayai pegawai non-ASN yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sementara tahap kedua diarahkan untuk belanja calon ASN, penguatan layanan pertanahan dan tata ruang, penyediaan sarana prasarana, hingga dukungan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI mengapresiasi laporan realisasi anggaran, namun mengingatkan agar pengelolaan keuangan negara semakin berorientasi pada hasil yang terukur.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin meminta Kementerian ATR/BPN memperkuat mekanisme pengawasan internal guna mencegah penyimpangan, temuan berulang, maupun potensi kerugian negara, terutama pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Rapat juga dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan beserta jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN, sementara kantor wilayah di berbagai daerah mengikuti pembahasan secara daring.
