BeritaTrend.id|- SERANG – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis, meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Selasa, 3 November 2026.
Kerja sama ini dirancang untuk memperkuat layanan publik, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang pertanahan.
Harison menegaskan, layanan pertanahan semestinya mudah diakses dan dipahami warga.
“Layanan yang diberikan pemerintah seharusnya tidak menimbulkan permasalahan bagi masyarakat sepanjang prosedur dan prosesnya dipahami dengan baik,” katanya.
Menurut Harison, kecepatan layanan bertumpu pada mutu data.
Ia menyebut data pertanahan terdiri atas dua unsur, yakni data spasial dan data yuridis.
Jika keduanya akurat dan saling cocok, layanan bisa berjalan cepat.
Ia mengakui masih ada data lama yang perlu diverifikasi, dipetakan ulang, dan dimutakhirkan agar tidak memicu tumpang tindih bidang tanah.
Perguruan tinggi, kata dia, punya peran strategis.
Dosen, tenaga akademik, dan mahasiswa dapat dilibatkan lewat penelitian, evaluasi program, magang, hingga Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik untuk menyosialisasikan kebijakan pertanahan kepada warga.
Harison juga menyinggung transformasi digital.
Sertifikat elektronik dan integrasi data antarinstansi, ujarnya, menjadi bagian dari upaya membangun layanan yang transparan dan terpadu.
Tantangannya tak ringan: kendala teknis, perbedaan tata kelola data, ego sektoral, dan keamanan informasi.
“Kita tidak dapat lagi bekerja dalam silo-silo kelembagaan,” tegasnya.
Rektor Untirta, Fatah Sulaiman, menyatakan kesiapan kampus.
Ia menyebut universitas dapat melibatkan sekitar 6.000 mahasiswa setiap tahun untuk program KKN Tematik.
Pihak kampus juga berharap BPN membantu inventarisasi, verifikasi, penataan, dan pengamanan aset tanah universitas demi kepastian hukum.
Harison hadir didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Adhi Maskawan dan Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Ferdiansyah.
Kedua institusi berharap MoU ini tak berhenti sebagai seremoni, tetapi melahirkan program nyata yang dirasakan masyarakat.
