BeritaTrend.id.|– Kabupaten Tangerang – Dugaan praktik kotor di lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (Perkim) Kabupaten Tangerang makin santer.
Sejumlah kontraktor lokal mengaku dipaksa menyetor uang bila ingin mendapat jatah proyek pemerintah.
“Kalau tidak setor, proyek langsung hilang. Yang setor, pasti aman. Padahal pajak kami dibayar tertib. Sistem seperti ini jelas mematikan usaha kecil,” ungkap salah satu rekanan proyek yang enggan disebut namanya, Kamis (4/9/2025).
Informasi dari sumber internal mengungkap lebih jauh. Disebutkan adanya praktik pembagian amplop kepada segelintir oknum wartawan dan LSM, agar kabar busuk ini tidak mencuat ke publik.
Nama U_S dan E_G berulang kali disebut sebagai aktor yang memainkan peran kunci dalam skema tersebut.
Data yang diperoleh redaksi menunjukkan, sepanjang tahun berjalan sedikitnya 160 paket pekerjaan diduga telah “diatur” dan diarahkan ke pihak tertentu.
Perusahaan yang sama kerap memenangkan proyek besar dengan dalih sebagai “rekanan tetap”, meski alasan itu jelas bertentangan dengan prinsip persaingan sehat pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Seorang aktivis LSM mengaku pola pemberian amplop itu sudah lama berjalan.
“Begitu ada paket proyek, amplop putih langsung beredar. Kode khusus hanya dimengerti oleh mereka,” ujarnya.
Kemarahan publik memuncak ketika Ketua DPD Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Banten, Syamsul Bahri, bersama timnya, mendatangi Kantor Dinas Perkim pada Jumat (28/8/2025).
Namun, tidak satu pun pejabat berani muncul memberikan klarifikasi.
Nama-nama pejabat yang disebut di lingkup instansi tersebut antara lain Kabid Perencanaan Perkim UP, Kabid Pemakaman dan Pertanahan AR, Staf Perkim US, serta Staf Perencanaan Pemakaman ML, yang diduga mendapat dukungan dari oknum keamanan Perkim berinisial EG.
“Kalau mereka terus menghindar, kami akan laporkan temuan ini ke Kejaksaan dan KPK. Bahkan kami siap menggelar aksi besar-besaran,” tegas Syamsul Bahri.
Ia menepis tudingan bahwa kedatangannya sekadar mencari amplop. “Saya bukan datang untuk amplop. Saya datang resmi untuk audiensi. Pejabat harus berani bicara, bukan sembunyi,” pungkasnya.
