BeritaTrend.id|– MEDAN — Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Sumatera Utara membentuk enam kelompok kerja (Pokja) untuk memperluas distribusi liputan, memperkuat koordinasi wartawan, sekaligus meningkatkan kualitas pemberitaan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).
Keputusan itu ditetapkan dalam rapat kerja pengurus Forwaka Sumut bersama Forwaka Medan di Agam Kuphi, Jalan T. Amir Hamzah, Medan, Selasa, 10 November 2026.
Enam nama dipercaya memimpin masing-masing kelompok kerja, yakni Sri Sundari (Pokja 1), Syamsir Alam Nasution (Pokja 2), Lilik Riadi Dalimunte (Pokja 3), Salamudin Tandang (Pokja 4), Ahmad Rizal (Pokja 5), dan Rajali (Pokja 6).
Sekretaris Forwaka Sumut, T. Andry Pratama, mengatakan pembentukan Pokja bukan sekadar pembagian tugas internal. Struktur tersebut diharapkan menjadi instrumen koordinasi dan pemerataan kerja jurnalistik hingga tingkat kabupaten dan kota.
Menurut Andry, setiap Pokja memiliki tanggung jawab melakukan koordinasi, konfirmasi, kolaborasi, hingga pengawasan kinerja.
Kelompok kerja itu juga diharapkan membantu pengembangan kapasitas wartawan serta memperluas distribusi informasi.
Namun, efektivitas struktur baru tersebut akan ditentukan oleh pelaksanaannya.
Pemerataan liputan dan koordinasi organisasi perlu dibuktikan melalui produk jurnalistik yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Andry menegaskan, kinerja Pokja akan berada di bawah pengawasan sejumlah pengurus, yakni Amsal Chaniago, Rizaldi Gultom, Bistok Malau, dan Irwansyah Ginting. Mereka bertanggung jawab kepada Pengurus Harian Forwaka Sumut.
Ia menyebut penguatan kualitas berita harus tetap mengacu pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Fungsi kontrol sosial, kata dia, juga harus menjadi bagian penting dari kerja wartawan.
Bentuk LBH dan Koperasi
Di luar pembentukan Pokja, Forwaka Sumut juga membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dengan menunjuk Bistok Malau sebagai direktur.
Wakil Ketua Forwaka Sumut, Amsal Chaniago, mengatakan LBH tersebut disiapkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anggota, sekaligus membuka layanan pendampingan dan konsultasi bagi masyarakat kurang mampu.
Forwaka juga berencana mendorong kerja sama dengan Kejati Sumut dalam kegiatan sosialisasi dan penerangan hukum kepada masyarakat.
Organisasi ini turut membentuk Koperasi Taruna Mandiri Sejahtera.
Koperasi tersebut diarahkan menjadi wadah usaha untuk mendukung peningkatan ekonomi para wartawan yang tergabung di dalamnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi SH MH, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan enam Pokja Forwaka Sumut.
“Siap ketua,” ujarnya saat dimintai tanggapan melalui sambungan telepon, Rabu, 11 November 2026.
Dukungan tersebut menjadi awal bagi hubungan koordinasi antara wartawan dan institusi kejaksaan.
Meski demikian, independensi pers tetap menjadi prinsip yang tidak boleh ditawar.
Sebab, kedekatan dalam koordinasi tidak boleh mengaburkan batas antara fungsi jurnalistik dan kepentingan institusi.
Wartawan tetap memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi secara kritis, termasuk ketika pemberitaan menyangkut lembaga penegak hukum.
Kini, tantangan Forwaka Sumut bukan semata membentuk struktur organisasi baru.
Yang lebih penting adalah membuktikan bahwa enam Pokja, LBH, dan koperasi benar-benar bekerja, memberikan manfaat, serta memperkuat profesionalisme dan independensi wartawan.
