BeritaTrend.id|– JAKARTA – Kejaksaan Agung menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Penetapan dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) pada Jumat, 6 November 2026.
Dalam pengembangan penyidikan, tim penyidik menggeledah enam kantor perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan seorang berinisial AK di Sulawesi Tenggara pada Senin, 9 November 2026.
Enam lokasi tersebut meliputi dua kantor PT ANI di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Utara, kantor PT KAA di Konawe Utara, dua kantor PT AMI di Kendari dan Buton Tengah, serta kantor PT AMID di Buton Tengah.
Dari penggeledahan itu, penyidik menyita berbagai dokumen perizinan pertambangan, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Sejumlah perangkat elektronik, seperti laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi, turut diamankan untuk kepentingan penyidikan.
Kejagung akan meneliti seluruh barang bukti tersebut guna mengungkap dugaan hubungan kegiatan usaha perusahaan-perusahaan itu dengan PT BSJ.
Pemeriksaan forensik digital juga disiapkan untuk memperkuat pembuktian.
Dugaan Manipulasi Izin hingga Penambangan di Hutan Lindung
Penyidik mendalami proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ di Kabupaten Konawe Utara, termasuk Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014.
Dalam proses pengurusan izin, PT BSJ diduga memanipulasi sejumlah dokumen penting, mulai dari studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, hingga RKAB.
Perusahaan tersebut juga diduga tetap melakukan penambangan nikel setelah masa berlaku IUP berakhir pada 2015.
Penyidik turut menelusuri dugaan kerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui mekanisme suspend yang diduga tidak sesuai ketentuan.
Tak hanya itu, PT BSJ diduga melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung.
Hasil tambang tersebut disebut-sebut dipasarkan dengan menggunakan dokumen IUP perusahaan seolah-olah berasal dari wilayah izin yang sah.
Penyidik juga menduga adanya pemberian uang kepada penyelenggara negara agar proses evaluasi dan verifikasi dokumen perizinan tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
36 Saksi Telah Diperiksa
Sebelum menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, penyidik telah meminta keterangan dari 36 saksi serta mengumpulkan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
Penyitaan dalam proses penyidikan tersebut telah memperoleh persetujuan pengadilan negeri.
Kejagung menduga aktivitas penambangan dan penjualan nikel PT BSJ memberikan keuntungan bagi perusahaan sekaligus mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Penghitungan kerugian negara kini tengah diproses dengan melibatkan ahli.
Dalam perkara ini, PT BSJ disangkakan dengan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 603 dan Pasal 606 ayat (1) KUHP, serta ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penetapan tersangka korporasi tersebut tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor 58/F.2/Fd.2/11/2026 tertanggal 6 November 2026.
Penyidikan masih terus berlangsung.
Kejagung kini mendalami aliran kegiatan usaha, proses perizinan, serta dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tata kelola pertambangan nikel yang berlangsung sepanjang 2013–2025.
