Investigasi dugaan mafia tanah di Dumai mengungkap aktivitas pembukaan hutan berkedok reforma agraria oleh Gapoktan, memicu konflik petani.
Pemerintah berhasil menguasai kembali 4,09 juta hektare kawasan hutan dan menyelamatkan aset negara Rp6,62 triliun.
PTUN Jakarta menolak gugatan TUN soal penertiban lahan sawit 508 hektare di Riau. JPN Kejaksaan Agung dinyatakan menang.
Satgas PKH amankan jutaan hektare lahan sawit dan tambang ilegal sepanjang 2025. Negara raup Rp7,5 triliun dari denda dan pajak.
Kejaksaan Agung menyerahkan Rp6,6 triliun hasil penyelamatan keuangan negara dan penguasaan kembali hutan. Presiden Prabowo Subianto
DPN LKLH curigai PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) belum memiliki izin usaha di kawasan hutan meski mengelola lahan sitaan negara.
Datuk Sakai Baginda Raja Fuyan mendesak Satgas PKH segera menyita lahan sawit ilegal di kawasan hutan adat Sakai, Dumai dan Bengkalis.
Warga Desa Tanjung Leban, Bengkalis, mengadukan nasib rumah dan lahan kebun mereka ke Kejati Riau. Lokasi permukiman mereka dipasangi plang.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
