BeritaTrend.id|- MALINAU – Pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara rampung paling lambat awal 2029.
Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp32 triliun.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Muhammad Tito Karnavian, mengatakan pembangunan jalan menjadi perhatian setelah akses transportasi di sejumlah wilayah perbatasan, terutama Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, mengalami kendala.
Hal itu disampaikan Tito saat memimpin rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Malinau di Kantor Bupati Malinau, Selasa, 6 Oktober 2026.
Menurut Tito, kondisi jalan yang belum memadai membuat masyarakat di kawasan Krayan harus mengandalkan transportasi udara atau jalur sungai.
Perjalanan distribusi barang dan mobilitas warga pun dapat memakan waktu berhari-hari.
“Ini buat kita juga prihatin,” kata Tito.
Persoalan tersebut kembali mengemuka setelah Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional, Sjafrie Sjamsoeddin, meninjau kawasan perbatasan.
Sjafrie kemudian berkoordinasi dengan Tito dan Menteri Pekerjaan Umum untuk mempercepat pembangunan akses jalan.
Tito menilai pembangunan infrastruktur perbatasan bukan sekadar persoalan konektivitas.
Menurut dia, keberadaan jalan yang memadai juga berkaitan dengan pemerataan pembangunan, penguatan nasionalisme, serta ketahanan kawasan perbatasan sebagai garda terdepan negara.
Pembangunan Jalan Dimulai 2027
Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan pembangunan jalan tersebut dapat dikerjakan dalam waktu tiga tahun, mulai 2027 hingga 2029.
Pemerintah akan menyusun rencana induk pembangunan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas.
Tito mengatakan pembangunan akan lebih dahulu diarahkan ke wilayah yang memiliki konsentrasi penduduk.
Pemerintah daerah juga telah memberikan masukan terkait penentuan lokasi prioritas.
“Setelah itu kami akan melapor kepada Bapak Presiden,” ujar Tito.
Pemerintah juga berencana menggelar rapat koordinasi secara berkala untuk memantau perkembangan proyek.
Langkah tersebut diharapkan memastikan pembangunan infrastruktur perbatasan berjalan sesuai target dan manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Tito mengatakan hasil pematangan konsep pembangunan akan mencakup pembagian pekerjaan setiap tahun serta kebutuhan anggaran untuk masing-masing tahap.
Rakor di Malinau turut dihadiri Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, Bupati Malinau Wempi Wellem Mawa, perwakilan Kementerian Pertahanan, serta jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara.
