BeritaTrend.id | – TANJUNG SELOR – Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Polda Kaltara) mengungkap 18 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sepanjang Januari hingga November 2026.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil menyelamatkan 108 calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang diduga hendak diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia.
Pengungkapan ini memperlihatkan masih maraknya praktik perekrutan dan penempatan pekerja migran melalui jalur nonprosedural.
Para calon pekerja direkrut dari sejumlah daerah di Indonesia dengan iming-iming pekerjaan di perusahaan hingga perkebunan di Malaysia.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltara, Kombes Pol. Yudhistira Midyahwan, mengatakan 18 laporan polisi tersebut merupakan hasil penanganan Polda Kaltara bersama jajaran kepolisian resor di wilayah hukumnya.
“Dalam tahun ini, jumlah perkara yang kami tangani di Polda Kaltara maupun jajaran Polres di wilayah hukum Polda Kaltara ada 18 laporan polisi dengan jumlah korban yang berhasil kami selamatkan dan cegah keberangkatannya sebanyak 108 orang,” kata Yudhistira dalam konferensi pers di Gedung C Polda Kaltara, Jumat.
17 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka
Dari belasan perkara tersebut, polisi telah menetapkan 17 orang sebagai tersangka.
Data penegakan hukum juga mencatat keterlibatan 17 perekrut, delapan penyalur, serta 10 pihak yang berkaitan dengan proses penempatan pekerja migran Indonesia.
Yudhistira menjelaskan, penanganan perkara masih berlangsung dengan tahapan berbeda.
Sebanyak dua kasus masih dalam penyelidikan, delapan perkara memasuki tahap penyidikan, sedangkan delapan lainnya telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan.
Dua tersangka yang ditampilkan dalam konferensi pers masih menjalani proses penyidikan.
Sementara itu, sejumlah tersangka lain telah memasuki tahap persidangan, bahkan ada yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap.
Jaringan TPPO Rekrut Korban dari Berbagai Daerah
Dalam menjalankan aksinya, jaringan perdagangan orang ini diduga melibatkan sejumlah pihak dengan pembagian tugas.
Ada yang menyediakan biaya keberangkatan, mencari pekerjaan di Malaysia, hingga merekrut calon pekerja dari berbagai wilayah Indonesia.
Para perekrut menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan janji penghasilan dan kesempatan bekerja di perusahaan maupun perkebunan Malaysia.
Namun, proses pemberangkatan dilakukan tanpa mengikuti ketentuan resmi penempatan pekerja migran.
Polisi menggagalkan sejumlah upaya pemberangkatan di pelabuhan maupun ketika para calon pekerja sedang dalam perjalanan menuju Malaysia melalui jalur tidak resmi.
Dari 108 calon korban yang berhasil diselamatkan, sebagian berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Selatan.
Mereka diduga menjadi sasaran jaringan perekrutan yang memanfaatkan keinginan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan di luar negeri.
Polisi Ingatkan Bahaya Berangkat Kerja Secara Ilegal
Yudhistira menegaskan, pemberantasan TPPO menjadi perhatian pemerintah.
Karena itu, Polda Kaltara terus memperkuat langkah pencegahan sekaligus penindakan terhadap jaringan perekrutan dan pemberangkatan PMI secara ilegal.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak dilengkapi dokumen dan prosedur penempatan resmi.
Menurut dia, keberangkatan melalui jalur ilegal dapat membuat pekerja migran kehilangan perlindungan hukum.
Kondisi tersebut meningkatkan risiko eksploitasi, perlakuan sewenang-wenang, hingga pelanggaran hak asasi manusia selama bekerja di negara tujuan.
“Kalau berangkatnya saja sudah tidak resmi atau ilegal, hak-hak pekerja dan hak asasi manusianya tidak akan terjamin. Mereka berpotensi diperlakukan semena-mena di sana,” ujarnya.
Sementara itu, 108 calon PMI yang berhasil dicegah keberangkatannya telah diserahkan kepada Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara.
Lembaga tersebut akan membantu proses pemulangan para calon pekerja ke daerah asal masing-masing.
Pengungkapan 18 perkara ini menjadi pengingat bahwa tawaran bekerja ke luar negeri perlu diperiksa secara cermat.
Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan perekrut, dokumen keberangkatan, serta prosedur penempatan sebelum menerima pekerjaan di negara lain.




