BeritaTrend,id | – JAKARTA – Pemerintah mulai mempercepat penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, diminta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membantu mengawal proses penyusunan regulasi tersebut agar dapat segera dibahas bersama DPR.
Yusril mengatakan, revisi UU Pertahanan Negara saat ini tengah disiapkan oleh Kementerian Pertahanan bersama Komisi I DPR RI.
Pemerintah berharap rancangan undang-undang atau RUU tersebut dapat diajukan pada awal 2027.
Permintaan bantuan itu disampaikan Sjafrie ketika mengundang Yusril dalam pertemuan pada Jumat, 20 November.
Menurut Yusril, keterlibatannya diperlukan untuk mempercepat persiapan sekaligus pembahasan rancangan regulasi yang telah berlaku hampir 25 tahun tersebut.
“Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut,” kata Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Yusril memiliki keterkaitan historis dengan lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2002.
Regulasi tersebut diajukan ketika dirinya menjabat Menteri Kehakiman dan HAM pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Perubahan geopolitik hingga perang siber jadi alasan revisi
Menurut Yusril, perubahan lingkungan strategis global membuat UU Pertahanan Negara perlu diperbarui.
Lanskap pertahanan dan keamanan saat ini dinilai jauh berbeda dibandingkan ketika regulasi tersebut pertama kali diberlakukan.
Perkembangan geopolitik internasional, teknologi persenjataan, perang siber atau cyber warfare, hingga kecerdasan buatan (AI) menjadi sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan aturan baru.
Ia menilai regulasi pertahanan tidak bisa terus bertumpu pada pendekatan lama ketika ancaman keamanan semakin kompleks dan berkembang mengikuti kemajuan teknologi.
“UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan,” ujarnya.
Selain perubahan lingkungan strategis, revisi juga diperlukan untuk menyelaraskan aturan pertahanan dengan perkembangan perundang-undangan lainnya.
Salah satunya adalah Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah mengalami perubahan sejak pertama kali dibentuk.
Dengan demikian, pembaruan UU Pertahanan Negara diharapkan mampu menciptakan kerangka hukum yang lebih relevan, terpadu, dan sesuai dengan kebutuhan pertahanan Indonesia saat ini.
Pembahasan RUU melibatkan Kementerian Hukum dan Kemenhan
Yusril menyambut baik keterlibatannya dalam proses penyusunan RUU Pertahanan Negara.
Ia menjelaskan, pembahasan di DPR nantinya akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Kementerian Pertahanan memiliki peran dalam substansi kebijakan pertahanan, sedangkan aspek hukum dan perumusan regulasi menjadi bagian penting yang perlu dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
Karena itu, koordinasi antarlembaga menjadi salah satu faktor penting agar proses legislasi berjalan efektif dan tidak berhenti pada tahap penyusunan naskah.
Yusril dan Sjafrie mengenang situasi menjelang Reformasi 1998
Di luar agenda pembahasan revisi undang-undang, pertemuan Yusril dan Sjafrie juga menjadi ajang silaturahmi.
Keduanya telah saling mengenal sejak dekade 1990-an dan pernah berada dalam lingkungan pemerintahan pada periode yang sama.
Yusril mengenang saat dirinya menjabat Asisten Menteri Sekretaris Negara, Sjafrie ketika itu bertugas sebagai Panglima Kodam Jaya.
Keduanya juga pernah terlibat dalam penanganan kerusuhan Mei 1998 serta situasi politik dan keamanan pada pekan-pekan terakhir pemerintahan Presiden Soeharto.
Meski memiliki pengalaman panjang dalam urusan pemerintahan dan keamanan, Yusril menegaskan pertemuan tersebut tidak membahas isu politik praktis, termasuk spekulasi mengenai calon wakil presiden.
Ia juga membantah adanya pembicaraan mengenai penyadapan maupun dugaan makar.
Menurut Yusril, Sjafrie memahami bahwa persoalan penyadapan dan tindak pidana makar merupakan ranah penegakan hukum yang menjadi kewenangan kepolisian.
Yusril sendiri menjelaskan bahwa keterlibatan kementeriannya dalam persoalan tersebut berkaitan dengan penerapan dan penafsiran ketentuan hukum, termasuk KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dengan target pengajuan RUU pada awal 2027, revisi UU Pertahanan Negara menjadi salah satu agenda legislasi penting yang diharapkan mampu menjawab perubahan ancaman keamanan nasional, sekaligus memperkuat landasan hukum pertahanan Indonesia di tengah dinamika global.




