Dugaan Operasional Tanpa SLHS
Temuan lain yang turut menjadi perhatian ialah dugaan operasional SPPG Durian sebelum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Padahal, dalam ketentuan pemerintah melalui SK Nomor 63 Tahun 2025 disebutkan bahwa seluruh SPPG wajib memiliki SLHS sebelum memulai pengolahan dan distribusi makanan MBG.
Namun berdasarkan hasil rapat bersama unsur Pemkot Tebing Tinggi dan stakeholder MBG, disebutkan makanan telah didistribusikan sebelum sertifikat tersebut diterbitkan.
Bahkan hingga berita ini ditulis, disebut masih terdapat sejumlah SPPG di bawah koordinasi MBG Tebing Tinggi yang belum memiliki SLHS namun tetap beroperasi.
Kondisi itu memicu kekhawatiran publik terkait kelayakan dan keamanan makanan yang dikonsumsi siswa, balita, serta ibu hamil penerima program MBG.
Korwil MBG dan Kepala SPPG Sulit Dikonfirmasi
Awak media mengaku telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Widya Pertiwi selaku Koordinator Wilayah MBG Tebing Tinggi dan Nurul Sakinah sebagai Kepala SPPG Durian.
Namun hingga berita ini diterbitkan, keduanya disebut sulit ditemui dan tidak memberikan tanggapan atas pesan WhatsApp yang dikirimkan.
Bahkan kontak awak media disebut telah diblokir sehingga konfirmasi lanjutan tidak dapat dilakukan.
Desakan Evaluasi dari Berbagai Pihak
Menyikapi temuan tersebut, sejumlah pihak mendesak agar Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi turun langsung memeriksa sistem IPAL SPPG Durian.
Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi juga diminta melakukan pemeriksaan ulang terhadap standar higiene dan sanitasi pengolahan makanan MBG.
Tim satgas pengawasan MBG pun didorong melakukan inspeksi rutin terhadap seluruh operasional dapur SPPG guna memastikan keamanan pangan tetap terjaga.
Publik berharap program unggulan pemerintah pusat tersebut tidak tercoreng akibat lemahnya pengawasan di tingkat daerah.
Evaluasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam operasional SPPG juga dinilai penting demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis.
(AT)*
