banner 728x90

Kapolri Suyudi Klaim Polri Sita 600 Ton Narkoba

BeritaTrend.id | – JAKARTA – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto mengklaim Polri telah mengamankan sekitar 600 ton narkotika dalam kurun waktu hampir dua bulan sejak dirinya memimpin Korps Bhayangkara.

Ia menyebut capaian tersebut berpotensi menjadi rekor, bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga dunia.

Suyudi menegaskan, pemberantasan narkotika menjadi salah satu prioritas utama kepemimpinannya.

Ia mengaku tidak ingin membuang waktu dalam menindak berbagai bentuk kejahatan, termasuk jaringan peredaran gelap narkoba yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.

“Makanya saya begitu jadi Kapolri, enggak pakai gigi mundur, langsung gas gigi lima,” kata Suyudi, dikutip dari kanal YouTube Polda Banten, Sabtu, 21 November 2026.

Menurut Suyudi, langkah pemberantasan narkotika dilakukan secara menyeluruh.

Polri menyasar kampung-kampung yang menjadi pusat peredaran narkoba, kapal-kapal yang diduga digunakan untuk menyelundupkan barang terlarang, hingga laboratorium narkotika tersembunyi atau clandestine laboratory.

Penindakan juga dilakukan di sejumlah titik rawan penyelundupan, kawasan perbatasan, lembaga pemasyarakatan, hingga lahan ganja di Aceh dan wilayah Sumatera.

“Hantam semua kampung-kampung narkoba se-Indonesia, kapal-kapal penyelundup yang masuk ke Indonesia kita gempur, klandestin-klandestin atau laboratorium-laboratorium yang tersembunyi kita gempur,” ujarnya.

Ia mengklaim operasi tersebut telah menghasilkan penyitaan sekitar 600 ton narkotika dari berbagai jenis.

Meski demikian, angka tersebut merupakan pernyataan Suyudi yang masih memerlukan penjelasan lebih terperinci mengenai jenis barang bukti, periode penghitungan, serta rincian pengungkapan kasusnya.

Penegakan Hukum Juga Menyasar Internal Polri

Di tengah agenda pemberantasan kejahatan, Suyudi mengakui bahwa memimpin Polri bukan perkara mudah.

Salah satu tantangan terberat, menurut dia, justru datang dari kewajiban menegakkan hukum di lingkungan institusinya sendiri.

Ia menyatakan tidak boleh ada perlakuan khusus terhadap anggota kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran. Penindakan internal, kata dia, menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mempertahankan integritas institusi.

“Karena harus menegakkan hukum di dalam internal saya sendiri,” tuturnya.

Suyudi menegaskan, keputusan tegas tetap harus diambil apabila diperlukan untuk menyelamatkan institusi kepolisian dan kepentingan bangsa.

Ia mengakui keputusan tersebut tidak selalu mudah, tetapi menilai penegakan hukum tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi maupun kelompok.

Empat Petinggi Polri Terseret Kasus Penyadapan Ilegal

Persoalan penegakan hukum di internal Polri juga menjadi sorotan setelah Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.

Keempat nama yang disebut dalam perkara tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi, serta mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Dugaan penyadapan tersebut disebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo.

Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha juga disebut menjadi sasaran.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.

Penerapan pasal terhadap masing-masing tersangka disesuaikan dengan dugaan peran dan perbuatan yang disangkakan penyidik.

Dua agenda besar tersebut memperlihatkan tantangan yang dihadapi kepemimpinan Suyudi: memberantas jaringan narkotika hingga ke akar-akarnya sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan di dalam tubuh kepolisian sendiri.

Pada akhirnya, besarnya jumlah barang bukti yang disita bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemberantasan narkoba.

Transparansi penanganan perkara, konsistensi penindakan, serta kemampuan membongkar jaringan hingga aktor utama menjadi bagian penting untuk membuktikan komitmen tersebut.