BeritaTrend.id|– Kupang — melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah turun langsung ke untuk memastikan belanja pegawai tetap terkendali sekaligus menjamin keberlanjutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri . Rapat koordinasi digelar di Kantor Gubernur NTT dan dipimpin Dirjen Bina Keuda bersama Gubernur , dihadiri para kepala daerah se-NTT.
Data APBD 2026 mencatat total belanja daerah NTT mencapai Rp5,31 triliun, dengan belanja pegawai sebesar Rp2,72 triliun.
Angka itu mencakup kebutuhan 12.380 PPPK penuh waktu dengan alokasi Rp813,91 miliar.
Setelah komponen guru dikeluarkan, proporsinya berada di kisaran 40,29 persen.
Fatoni memastikan seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk PPPK, telah dialokasikan secara memadai.
Pada kesempatan yang sama, pemerintah juga menyerahkan SK kepada 4.536 PPPK paruh waktu sebagai bagian dari penataan tenaga non-ASN.
Menurut dia, penguatan fiskal daerah ditempuh melalui pengendalian belanja pegawai dan peningkatan pendapatan.
Upaya itu dilakukan lewat optimalisasi pajak dan retribusi, peningkatan kinerja BUMD, hingga pemanfaatan aset daerah dan BLUD.
Dalam jangka pendek, pemerintah daerah diminta melakukan efisiensi anggaran, termasuk memangkas perjalanan dinas dan belanja operasional yang tidak mendesak.
“Pengendalian belanja pegawai menjadi kunci menjaga keberlanjutan fiskal tanpa mengganggu pelayanan publik,” ujar Fatoni.
