BeritaTrend.id | – KUPANG – Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT) Irjen Pol. Reza Arief Dewanto menegaskan bahwa penyidikan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang berinisial YL tetap berjalan tanpa campur tangan pihak mana pun.
Ia memastikan kepolisian berkomitmen mengusut perkara tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Pernyataan itu disampaikan Reza di Kupang, Selasa, menyusul perhatian publik terhadap penanganan laporan dugaan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi yang diduga melibatkan kepala daerah tersebut.
Reza mengungkapkan, sejak laporan diterima pada tanggal 12, dirinya tidak pernah mendapatkan tekanan ataupun intervensi yang bertujuan menghambat proses penyidikan.
Sebaliknya, ia mengaku memperoleh dukungan untuk menangani perkara tersebut secara objektif berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
Ia pun menegaskan tidak akan membiarkan proses penanganan perkara berjalan di tempat.
“Dengan segala dukungan yang diberikan kepada Polda NTT, saya pastikan kasus ini maju terus. Buat saya tidak ada gigi mundur, gas terus,” ujar Reza.
Kapolda NTT Anggap Aspirasi Mahasiswa sebagai Dukungan
Kapolda NTT juga menanggapi kehadiran mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang turun menyampaikan aspirasi terkait perkembangan perkara tersebut.
Menurut dia, aksi masyarakat bukanlah bentuk tekanan terhadap kepolisian.
Sebaliknya, aspirasi yang disampaikan justru menjadi dukungan moral agar aparat penegak hukum bekerja secara benar dan tidak menyimpang dari prosedur.
Reza mengapresiasi mahasiswa serta masyarakat yang ikut mengawal jalannya penegakan hukum.
Ia menilai partisipasi publik merupakan bagian penting dalam mendorong transparansi dan memastikan perkara mendapat penanganan sebagaimana mestinya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas dinamika yang sempat terjadi sebelum dirinya bertemu langsung dengan massa aksi.
Penyidikan Harus Sesuai Prosedur Hukum
Lebih lanjut, Reza menekankan bahwa setiap tahapan penyidikan harus dilakukan secara cermat dan berpedoman pada ketentuan hukum.
Menurut dia, profesionalitas penyidik tidak hanya diukur dari kecepatan mengungkap perkara, tetapi juga dari ketepatan prosedur yang ditempuh.
Hal tersebut penting agar proses hukum tidak menimbulkan persoalan atau cacat prosedur yang berpotensi menghambat penegakan keadilan.
Komitmen Polda NTT dalam mengusut perkara ini pun menjadi perhatian masyarakat, terutama di tengah tuntutan agar kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik ditangani secara terbuka dan tidak pandang bulu.
Meski demikian, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati selama proses hukum berlangsung.
Status dugaan dan seluruh fakta perkara harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Pernyataan Kapolda NTT tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa jabatan maupun kedudukan seseorang tidak boleh menjadi penghalang bagi proses penegakan hukum.
Kini, publik menantikan perkembangan penyidikan hingga perkara tersebut memperoleh kepastian hukum.



