BeritaTrend.id|- TANGERANG – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungnya Wartawan Indonesia (DPP GWI), Syamsul Bahri, berencana melaporkan Syarif Hidayat ke kepolisian.
Syarif diduga menggunakan nama organisasi GWI untuk memperoleh dana sebesar Rp1 juta dari Dinas Cipta Karya Kota Tangerang Selatan.
Persoalan ini mencuat setelah pihak GWI menghubungi dinas terkait untuk menanyakan perkembangan proposal dukungan kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) II GWI yang dijadwalkan berlangsung pada 10 November 2026.
Dalam komunikasi tersebut, pihak dinas menyebut telah mentransfer uang Rp1 juta kepada seseorang bernama Syarif Hidayat.
Penerima dana itu disebut mengaku sebagai anggota GWI.
Syamsul Bahri kemudian meminta klarifikasi kepada Syarif.
Dalam komunikasinya, Syarif disebut membenarkan telah menerima uang tersebut.
Ia berdalih dana itu digunakan untuk biaya transportasi dan sewa kendaraan rombongan dari Tangerang Selatan.
Namun, Syamsul mempertanyakan dasar kewenangan Syarif membawa nama organisasi.
Menurut dia, Syarif telah diberhentikan dari keanggotaan GWI lebih dari satu bulan sebelum peristiwa tersebut.
Syamsul juga menegaskan bahwa hingga kini GWI belum membentuk kepengurusan resmi di wilayah Tangerang Selatan.
Karena itu, klaim mengenai undangan dari grup GWI Tangsel turut dipertanyakan.
“Jelas kami mempertanyakan tindakan yang bersangkutan. Kami menduga ada penggunaan nama GWI tanpa kewenangan. Dalam waktu dekat, kami akan membuka laporan kepolisian agar persoalan ini diproses sesuai ketentuan hukum,” kata Syamsul.
Ia menilai penggunaan identitas organisasi tanpa mandat dapat merusak kredibilitas lembaga, terlebih jika berkaitan dengan permintaan bantuan dana kepada instansi pemerintah.
Secara hukum, dugaan penggunaan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh uang dapat diuji berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Namun, penerapan pasal tersebut tetap bergantung pada hasil penyelidikan dan pembuktian unsur pidana.
Hingga persoalan ini mencuat, rencana pelaporan kepolisian menjadi langkah yang akan ditempuh pihak GWI untuk meminta kejelasan atas penyaluran dana tersebut.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penggunaan nama dan atribut organisasi harus didasarkan pada kewenangan yang sah, terlebih dalam urusan yang melibatkan lembaga pemerintah dan dana publik.
