Sengketa informasi publik Desa Jayabakti masuk Komisi Informasi Jabar. Pokja IWO meminta dokumen LKPJ/LPPD 2018–2025 dibuka kepada publik.
Investigasi dana Desa Aek Ledong di Asahan menemukan ketidaksesuaian anggaran dan minimnya proyek fisik, memicu tuntutan audit transparan.
Proyek GSG Tangerang 2025 disorot tajam akibat dugaan penyimpangan anggaran, keterlambatan proyek, dan minimnya transparansi DTRB.
Proyek renovasi madrasah Rp33,7 miliar di Sumatera Utara menjadi sorotan setelah plang proyek dari beberapa kabupaten terpasang.
Proyek DAU APBN 2025 di IPLT Tebing Tinggi menjadi sorotan publik. Pembangunan dinilai belum memberikan manfaat langsung.
Proyek revitalisasi SLB Aek Kanopan senilai Rp2,9 miliar di Labura diduga sarat penyimpangan. Minim pengawasan, pekerja tanpa APD.
Anggaran gaji DPRD Tangerang Selatan tahun 2025 mencapai Rp46 miliar. Tiap anggota DPRD menerima Rp77 juta per bulan.
Dugaan penyelewengan dana APBD di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang mencuat. LSM dan insan pers geruduk temuan tidak transparan
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
