BeritaTrend.id|– Surabaya – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mempercepat reformasi pelayanan publik dengan menempatkan masyarakat sebagai fokus utama.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan transformasi organisasi dan layanan pertanahan menjadi agenda prioritas pada semester ini.
Saat memberikan arahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Jawa Timur dan seluruh Kantor Pertanahan di Surabaya, Sabtu (18/7/2026), Nusron mengatakan pelayanan harus lebih cepat, transparan, dan memiliki kepastian waktu bagi masyarakat.
Reformasi tersebut ditopang tiga pilar utama, yakni pembenahan organisasi, penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Nusron, ketiganya harus berjalan beriringan agar pelayanan pertanahan semakin efektif dan mudah diakses publik.
Salah satu perubahan yang disiapkan adalah pengalihan struktur Kantor Pertanahan dari sistem berbasis fungsi menjadi berbasis wilayah.
Dengan pola ini, setiap kepala seksi diharapkan memahami seluruh persoalan pertanahan di wilayah kerjanya sehingga pelayanan menjadi lebih dekat dengan masyarakat.
Di sisi pelayanan, ATR/BPN akan menerapkan prinsip first in, first out, yakni berkas yang masuk lebih dulu harus diproses lebih dahulu.
Selain itu, sistem pengukuran terjadwal diterapkan untuk memberikan kepastian waktu penyelesaian layanan, termasuk target penyelesaian layanan peralihan hak maksimal 10 hari kerja.
Nusron juga menegaskan pentingnya penerapan prinsip fiktif positif sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
Menurutnya, pelayanan publik harus memiliki standar yang jelas, terukur, dan transparan.
Tak hanya soal sistem, Menteri ATR/BPN juga mengingatkan pentingnya integritas aparatur.
Seluruh pegawai akan mengikuti pelatihan manajemen risiko, sementara para kepala kantor diminta mematuhi aturan dan menghindari praktik yang berpotensi melanggar hukum.
Ia menutup arahannya dengan pesan agar seluruh jajaran memberikan pelayanan yang ramah dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Bagi Nusron, keberhasilan transformasi ATR/BPN diukur dari meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan.
(FAISOL.S.Ag)*
