BeritaTrend.id|– JAKARTA — Pemerintah pusat menggelontorkan tambahan anggaran Rp760 miliar untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh provinsi.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan tambahan tersebut berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dan ditujukan bagi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota yang terdampak karhutla.
“Sudah disetujui anggaran dukungan untuk 7 provinsi, kabupaten, kota tambahan belanja tidak terduga sebanyak Rp760 miliar,” kata Tito dalam rapat koordinasi penanganan karhutla secara virtual, Selasa, 15 September 2026.
Tito meminta pemerintah daerah tidak berlama-lama dalam urusan administratif.
Menurut dia, anggaran yang sudah tersedia harus segera diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan, baik untuk memadamkan titik api maupun mencegah kebakaran baru.
Kepala daerah juga diminta menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) agar tambahan BTT dapat segera digunakan.
Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 300.2.8/6460/SJ sebagai pedoman penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan antardaerah.
Tujuh wilayah yang menjadi sasaran dukungan tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Selain persoalan anggaran, Tito menyoroti aturan daerah terkait pembukaan lahan dengan cara membakar.
Ia meminta daerah yang masih memiliki perda dengan ketentuan terlalu umum segera melakukan penyesuaian dengan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026.
Menurut Tito, aturan yang membuka celah pembakaran lahan tidak boleh dibiarkan.
Pemerintah daerah bersama DPRD diminta segera mengubah regulasi tersebut agar sejalan dengan kebijakan nasional mengenai larangan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Pesan Tito sederhana: anggaran harus bergerak cepat, aturan harus diperketat, dan api harus dicegah sebelum meluas.
