BeritaTrend.id|– JAKARTA Senen, (22/06/26). – Posisi politik PDI Perjuangan kembali menjadi sorotan setelah sejumlah partai koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan sikap partai berlambang banteng itu yang dinilai belum tegas berada di dalam atau di luar pemerintahan.
Perdebatan mencuat setelah muncul tudingan yang mengaitkan sejumlah tokoh dekat PDIP dengan gelombang aksi demonstrasi mahasiswa yang belakangan terjadi.
Namun, PDIP membantah terlibat dalam mobilisasi aksi dan menegaskan tetap berada pada jalur konstitusional.
Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid menjadi salah satu tokoh yang secara terbuka meminta PDIP menentukan sikap politik secara jelas.
Menurutnya, posisi “partai penyeimbang” yang selama ini diklaim PDIP masih menimbulkan banyak tafsir.
Nada serupa datang dari Golkar dan Demokrat.
Kedua partai menilai publik membutuhkan kejelasan agar tidak muncul kesan PDIP berada di dua kaki, yakni mengkritik pemerintah tetapi tidak secara resmi menyatakan diri sebagai oposisi.
Di tengah tekanan tersebut, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan partainya tidak bersikap abu-abu.
Menurut Ganjar, PDIP mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat sekaligus mengkritik kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan publik.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai kritik dari partai koalisi merupakan konsekuensi dari belum jelasnya posisi politik PDIP pasca-Pilpres 2024.
Namun, ia menilai publik justru berharap PDIP mengambil peran oposisi yang lebih kuat untuk menjaga fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
“PDIP punya DNA oposisi yang kuat seperti pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono,” kata Adi.
Hingga kini, PDIP tetap mempertahankan posisi sebagai partai penyeimbang.
Bagi partai tersebut, penyeimbang berarti mendukung kebijakan yang baik sekaligus menjalankan fungsi kritik dan kontrol terhadap kekuasaan.
