BeritaTrend.id|– KABUPATEN TANGERANG – Memiliki rumah layak huni saja belum cukup.
Kepastian hukum atas tanah juga menjadi kebutuhan penting agar masyarakat terlindungi dari persoalan sengketa kepemilikan.
Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis, saat meninjau hasil Program Bedah Rumah 2026 di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Rabu (18/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Harison bersama jajaran BPN menyerahkan 20 sertipikat tanah kepada masyarakat.
Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat legalitas kepemilikan tanah, khususnya bagi warga yang membutuhkan perlindungan hukum atas tempat tinggalnya.
Harison juga mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pengurusan sertipikat tanah.
Menurut dia, proses pendaftaran dapat dilakukan dengan menyiapkan dokumen berupa KTP, kartu keluarga, SPPT/PBB, serta bukti alas hak tanah seperti girik, Letter C, atau akta hibah.
Ia menjelaskan, penyelesaian pendaftaran tanah ditargetkan paling lama dua bulan apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan.
Persoalan rumah tidak layak huni masih menjadi pekerjaan besar di Banten.
Data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut menyebutkan jumlahnya mencapai sekitar 800 ribu unit.
Dari angka itu, Kabupaten Tangerang tercatat memiliki sekitar 205 ribu unit.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya melalui renovasi bangunan.
Legalitas tanah juga perlu mendapat perhatian agar warga memiliki kepastian atas hunian yang ditempatinya.
Melalui kegiatan ini, Harison menegaskan komitmen BPN untuk mendekatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Rumah yang lebih layak dan tanah yang bersertipikat diharapkan menjadi dua fondasi penting bagi kehidupan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera.




