Kemenko Kumham Imipas Bantah Minim Koordinasi

BeritaTrend.id | – JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) membantah adanya minim koordinasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM).

Bantahan itu disampaikan melalui siaran pers yang memuat rekam jejak 46 agenda koordinasi kedua kementerian sepanjang 2025 hingga November 2026.

Penerbitan siaran pers tersebut merupakan respons atas pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

Dalam rapat itu, Pigai menyinggung minimnya koordinasi di bawah koordinasi Menteri Koordinator Kumham Imipas sejak kementerian tersebut dibentuk.

Menanggapi pernyataan tersebut, Kemenko Kumham Imipas membeberkan sejumlah dokumentasi kegiatan, surat undangan resmi, daftar hadir, hingga korespondensi antarkementerian.

Dokumen itu disebut menjadi bukti bahwa komunikasi dan pembahasan kebijakan lintas kementerian telah berjalan melalui berbagai mekanisme formal maupun teknis.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Kemenko Kumham Imipas, Mamur Saputra, mengatakan koordinasi kedua institusi berlangsung dalam berbagai agenda strategis.

Pertemuan tersebut melibatkan jajaran pimpinan hingga pejabat teknis sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

“Berbagai agenda mengawal kebijakan nasional tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dilaksanakan melalui mekanisme formal maupun pembahasan teknis,” kata Mamur dalam keterangannya.

Kemenko Kumham Imipas Ungkap 46 Agenda Koordinasi

Berdasarkan rekapitulasi dokumen yang dihimpun, terdapat sedikitnya 46 agenda rapat, koordinasi, dan pembahasan kebijakan yang melibatkan Kemenko Kumham Imipas dan Kementerian HAM.

Sebanyak 23 agenda tercatat berlangsung pada 2025, sedangkan 22 agenda lainnya berlangsung pada 2026.

Satu agenda tambahan berkaitan dengan persiapan identifikasi masalah pembangunan dan penyusunan Indeks HAM, tetapi tidak mencantumkan tanggal pelaksanaan.

Pada tingkat pimpinan, Menteri HAM Natalius Pigai tercatat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan pada 20 Maret 2025.

Pigai juga mengikuti Rapat Tingkat Menteri yang membahas Rancangan Undang-Undang Pemindahan Narapidana Antarnegara pada 19 Agustus 2025.

Selain menteri, Wakil Menteri HAM Mugiyanto turut menghadiri sejumlah pertemuan.

Di antaranya kegiatan Coffee Morning, pembahasan agenda strategis bersama Deputi Bidang Koordinasi HAM, serta rapat sinkronisasi pengarusutamaan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahas Pemulihan Korban hingga Perlindungan Kelompok Rentan

Koordinasi kedua kementerian tidak hanya berkutat pada pertemuan administratif.

Sejumlah agenda menyentuh persoalan strategis di bidang hak asasi manusia yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor.

Pembahasannya meliputi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat, pemulihan korban, pengarusutamaan HAM dalam penyusunan regulasi, pendidikan dan peningkatan kapasitas HAM bagi aparatur sipil negara (ASN), hingga pelaporan instrumen HAM internasional.

Kedua kementerian juga terlibat dalam pembahasan perlindungan kelompok rentan, penyusunan legislasi, serta perjanjian internasional.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah pembahasan pemindahan narapidana antarnegara atau Transfer of Sentenced Persons (TSP).

Keterlibatan Kementerian HAM dalam isu tersebut tercatat sejak penyusunan draf awal RUU TSP pada Juni 2025.

Pembahasan berlanjut melalui rangkaian rapat panitia antarkementerian pada Juli 2025, rapat tingkat menteri pada Agustus 2025, hingga pembahasan perjanjian pemindahan narapidana antara Indonesia dan Malaysia pada September 2026.

Koordinasi Berlanjut pada 2026

Memasuki 2026, agenda lintas kementerian disebut tetap berjalan.

Sejumlah pembahasan mencakup pembentukan Kelompok Kerja Nasional Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat dan rancangan perubahan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023.

Agenda lainnya meliputi penguatan layanan Pos Bantuan Hukum, perlindungan saksi dan korban, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta peningkatan perlindungan HAM bagi kelompok rentan.

Kemenko Kumham Imipas juga menegaskan bahwa koordinasi tidak hanya melibatkan menteri dan wakil menteri.

Jajaran sekretaris jenderal, staf khusus, staf ahli, direktur jenderal, direktur, kepala pusat, kepala biro, pejabat kantor wilayah, pejabat fungsional, hingga tenaga teknis turut terlibat dalam berbagai pembahasan.

Mamur mengatakan sinergi antarkementerian diperlukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi setiap institusi berjalan selaras.

Terutama dalam menangani persoalan strategis yang tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian saja.

“Sinergi itu menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan di bidang HAM dapat dibahas dan diselaraskan secara lintas kementerian,” ujar Mamur.

Pemaparan 46 agenda tersebut menjadi bentuk klarifikasi Kemenko Kumham Imipas atas sorotan mengenai koordinasi dengan Kementerian HAM.

Meski demikian, daftar kegiatan dan dokumentasi rapat merupakan catatan aktivitas koordinasi, sementara efektivitas sinergi serta tindak lanjut kebijakannya menjadi aspek tersendiri yang perlu dinilai.