BeritaTrend.id|– DENPASAR – Pemerintah pusat mendorong percepatan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Provinsi Bali ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) sebagai fondasi pembangunan dan investasi yang berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, saat menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Pemerintah Provinsi Bali di Wisma Sabha, Denpasar, Senin, 20 Juli 2026.
Menurut Ossy, tata ruang harus menjadi acuan utama dalam setiap kebijakan pembangunan.
Mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR provinsi, kabupaten/kota, hingga RDTR harus menjadi pedoman agar pembangunan berjalan terarah dan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.
Dari target 75 RDTR di Bali, saat ini baru 30 yang telah terintegrasi dengan OSS, sementara empat lainnya masih dalam proses.
Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar menjadi daerah yang telah menyelesaikan integrasi RDTR secara penuh.
Ia berharap pemerintah daerah mempercepat proses tersebut agar kepastian investasi semakin kuat sekaligus mendukung pembangunan yang selaras dengan karakter dan daya dukung Pulau Bali.
Sementara itu, Menko IPK AHY menegaskan pembangunan Bali tidak boleh dilakukan secara sektoral.
Menurut dia, tata ruang harus menjadi landasan utama agar pengembangan kawasan tidak memicu persoalan baru, mulai dari lingkungan, pariwisata, hingga konektivitas.
Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah menteri, kepala lembaga, pimpinan BUMN, serta Gubernur Bali I Wayan Koster.
Pembahasan mencakup berbagai sektor strategis, termasuk pariwisata, ekonomi kreatif, transportasi, dan penerbangan sebagai bagian dari rencana pembangunan Bali yang terintegrasi.
