BeritaTrend.id|– Jakarta — Ossy Dermawan menegaskan komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui pembenahan sektor pertanahan dan tata ruang.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung investasi, mempercepat pembangunan, sekaligus menjaga pemanfaatan ruang tetap sesuai rencana.
Pernyataan itu disampaikan Ossy saat menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026.
Dalam forum tersebut, Ossy mengatakan dukungan ATR/BPN diwujudkan melalui penyelarasan rencana tata ruang dengan sistem kebandarudaraan nasional.
Selain itu, kementeriannya juga mempercepat penerbitan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR), mendukung pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar kawasan bandara.
Menurut dia, penguatan tata kelola bandara tidak cukup hanya mengandalkan regulasi.
Integrasi data lintas sektor menjadi elemen penting agar proses perencanaan dan pengambilan keputusan berjalan lebih efektif.
Konsep yang disebut one spatial planning policy atau satu acuan tata ruang, kata Ossy, memungkinkan data pertanahan, tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah terhubung dalam satu sistem.
Dengan demikian, keputusan pembangunan dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan terkoordinasi.
Ia juga mengingatkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, proses perizinan, hingga pengawasan berkelanjutan agar perkembangan kawasan sekitar bandara tetap terkendali.
Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyebut rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penyempurnaan regulasi serta kolaborasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Menurut AHY, sinergi lintas sektor menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing bandara nasional sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap pengelolaan ekosistem kebandarudaraan yang profesional, modern, dan inklusif mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, sektor pariwisata, industri kreatif, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan ATR/BPN, antara lain Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuki Harniati, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Suwito, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin.
(FAISOL.D.Ag)*
