BeritaTrend.id | – JAKARTA – Sejumlah perkembangan hukum di Tanah Air menjadi perhatian publik.
Mulai dari penyidikan dugaan tindak pidana makar yang melibatkan sejumlah pihak, penggeledahan beberapa lokasi oleh Bareskrim Polri, hingga pencabutan izin usaha kehutanan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Riau.
Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan sejumlah isu hukum yang tengah menjadi perhatian aparat penegak hukum dan pemerintah.
Berikut lima berita hukum terpopuler yang patut disimak kembali.
1. Tersangka Penyadapan Ilegal Turut Diperiksa sebagai Saksi Kasus Dugaan Makar
Penyidikan dugaan tindak pidana makar yang ditangani Bareskrim Polri mulai mengungkap keterkaitan dengan perkara penyadapan ilegal.
Sejumlah orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan tersebut diketahui turut dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan dugaan makar.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa penyidik masih menelusuri hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kedua perkara tersebut.
Keterangan itu disampaikan Susatyo setelah memimpin penggeledahan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Keterlibatan sejumlah tersangka penyadapan ilegal sebagai saksi menunjukkan bahwa penyidik tengah memperluas pendalaman perkara.
Meski demikian, hubungan antara kasus penyadapan dan dugaan makar masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan.
Polri belum mengungkap secara terperinci materi keterangan para saksi maupun dugaan keterkaitan perbuatan mereka dengan perkara yang sedang ditangani.
2. Bareskrim Geledah Posko yang Dikaitkan dengan Mantan Kapolres Bogor
Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap sebuah posko di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Lokasi tersebut diduga berkaitan dengan mantan Kapolres Bogor berinisial IM dan menjadi salah satu titik yang diperiksa dalam penyidikan dugaan tindak pidana makar.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro menjelaskan, penggeledahan itu merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik di lima lokasi berbeda.
Operasi penggeledahan telah berlangsung sejak Kamis malam, 19 November 2026.
Empat lokasi berada di wilayah Bogor, sedangkan satu lokasi lainnya terletak di kawasan Curug, Tangerang.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengumpulkan bukti serta mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam perkara makar.
Penggeledahan sejumlah lokasi ini menjadi bagian penting dari proses penyidikan.
Namun, status keterlibatan pihak-pihak yang dikaitkan dengan lokasi tersebut tetap harus didasarkan pada alat bukti dan hasil pemeriksaan yang sah.
3. Pemerintah Cabut Izin PBPH PT RAPP Seluas 338.536 Hektare di Riau
Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap aktivitas pemanfaatan kawasan hutan dengan mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau.
Luas wilayah perizinan yang dicabut mencapai 338.536 hektare.
Keputusan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam upaya penertiban kawasan hutan yang dilakukan pemerintah.
Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita Simanjuntak, menjelaskan bahwa pencabutan izin dilakukan berdasarkan hasil temuan tim di lapangan.
Sejumlah dugaan pelanggaran menjadi pertimbangan penertiban, di antaranya kebakaran lahan gambut yang berulang, perambahan kawasan hutan, serta kerusakan kawasan lindung.
Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Kebijakan ini menjadi perhatian karena menyangkut pengelolaan kawasan hutan dalam skala luas.
Selain aspek kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan, langkah pemerintah juga berkaitan dengan perlindungan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.
Ke depan, pelaksanaan keputusan tersebut akan menjadi bagian penting untuk memastikan penertiban kawasan hutan berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak berhenti pada pencabutan izin semata.
4. Ekspose Kasus Dugaan Makar Diundur, Bareskrim Masih Lakukan Penggeledahan
Proses penanganan perkara dugaan makar oleh Bareskrim Polri mengalami perubahan jadwal.
Ekspose perkara yang semula direncanakan berlangsung pada Jumat bersama Kejaksaan Agung akhirnya ditunda hingga pekan berikutnya.
Penundaan tersebut dilakukan karena tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum masih melanjutkan penggeledahan dan pengembangan penyidikan di sejumlah wilayah.
Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro mengatakan penyidik masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan rangkaian tindakan hukum di Bogor dan Tangerang.
Sebelumnya, Bareskrim telah melaksanakan gelar perkara internal pada Kamis, 19 November 2026.
Ekspose bersama Kejaksaan Agung merupakan tahapan lanjutan untuk membahas perkembangan penanganan perkara tersebut.
Penundaan ekspose memperlihatkan bahwa penyidik masih mengumpulkan dan mendalami bukti sebelum melanjutkan pembahasan dengan pihak kejaksaan.
Tahapan ini penting dalam proses penegakan hukum, terutama untuk memastikan bahwa konstruksi perkara, keterangan saksi, dan alat bukti yang diperoleh telah diperiksa secara menyeluruh.
5. Posko di Cibinong Diduga Menjadi Lokasi Permufakatan Kasus Makar
Bareskrim Polri mendalami dugaan adanya permufakatan terkait tindak pidana makar di sebuah posko yang berada di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Posko tersebut dikaitkan dengan mantan Kapolres Bogor Kombes Pol. IIM dan berlokasi di sekitar rumah makan Ema Anis.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa lokasi tersebut menjadi salah satu titik yang didalami penyidik karena diduga berkaitan dengan tahap awal perencanaan perbuatan yang sedang diselidiki.
Dugaan tersebut muncul setelah aparat melakukan penggeledahan di lokasi.
Penyidik kini berupaya mengumpulkan informasi dan bukti untuk mengetahui aktivitas yang berlangsung di posko tersebut.
Meski demikian, dugaan adanya permufakatan makar masih menjadi bagian dari proses penyidikan.
Penetapan kesimpulan hukum terhadap pihak-pihak yang dikaitkan dengan lokasi tersebut harus menunggu hasil pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut.
Lima perkembangan hukum tersebut menunjukkan bahwa perhatian aparat penegak hukum dan pemerintah dalam beberapa hari terakhir tertuju pada dua isu besar, yakni penyidikan dugaan makar serta penertiban kawasan hutan.
Di satu sisi, Bareskrim Polri masih memperluas penyidikan dugaan makar melalui pemeriksaan saksi dan penggeledahan di sejumlah lokasi.
Di sisi lain, pemerintah mengambil langkah administratif dengan mencabut izin pemanfaatan hutan PT RAPP di Riau.
Kedua isu tersebut memiliki karakter dan konsekuensi hukum yang berbeda.
Namun, keduanya sama-sama menegaskan pentingnya transparansi proses penegakan hukum, kepastian hukum, serta akuntabilitas setiap pihak yang terlibat.
Perkembangan selanjutnya dari kedua perkara ini masih layak dinantikan, terutama untuk mengetahui hasil penyidikan Polri dan tindak lanjut pemerintah terhadap penertiban kawasan hutan.




